Jelaskan Alasan Tolak Setarakan Fungsi TNI-Polri, Megawati: Mbok Ditulis Kalo Saya Ngomong

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PIDP) Megawati Soekarnoputri menjelaskan alasannya menolak disamakannya peran, fungsi dan tugas antara TNI dengan Polri.

"Saya udah ngomong tidak setuju namanya TNI dan Polri mau disetarakan, oo ribut. Lho karena saya punya alasan yang namanya memisahkan Polri sama TNI karena fungsinya masing-masing beda," tegas Megawati dalam pidatonya di acara pengumuman calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan gubernur untuk gelombang pertama di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 14 Agustus.

"Mbok ditulis lho, kalo saya ngomong," kata Megawati menekankan.

Dia melanjutkan dengan menuturkan TNI memiliki peran, fungsi dan tugas menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI. Berbeda dengan Polri yang memiliki kewajiban sebagai penegak hukum yang menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

"Dia (TNI) pertahanan dan keamanan, yang sini [Polri] hanya keamanan dan masyarakat, gitu lho," imbuhnya.

Putri Presiden ke-1 RI Soekarno ini mengatakan pemilahan peran, fungsi dan tugas TNI dan Polri dalam penerapannya sempat dialaminya ketika menjabat sebagai Presiden ke-5 RI.

Kala itu, kata dia, kepala daerah tingkat provinsi yang mengalami krisis di wilayahnya menjalankan mekanisme meminta keadaan "darurat" kepada Presiden akibat adanya ancaman yang merongrong kedaulatan wilayah RI di Maluku dan Aceh.

Dari ancaman keutuhan NKRI itu, lanjut dia, tugas TNI dan Polri jelas berbeda.

"Namanya "darurat", bukan saya ya waktu presiden yang memutuskan tapi dari pihak kepala daerahnya minta. Daruratnya ada dua, "darurat sipil" dan "darurat militer"," tuturnya.

"Jadi saya musti naikan ke "darurat sipil" dulu. Itu yang maju polisi, TNI-nya ada di belakang. Tapi ketika namanya gubernur meminta karena keadaanya sudah tidak lebih baik minta dinaikan menjadi "darurat militer" makanya dibalik, saya bolehkan menjadi "darurat militer", maka TNI-nya kayak Maluku maju ke depan, polisinya yang di belakang," sambung Megawati.

Atas penerapan darurat sipil dan militer yang pernah terjadi di masanya ketika menjadi orang nomor 1 di RI, Megawati meminta maaf.

"Itulah mengapa maaf beribu maaf, sampai di Aceh ada DOM )Daerah Operasi Militer). Jadi ada aturannya," katanya.