Bagikan:

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ingin bertemu dan berdialog dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Megawati ternyata kerap mendapat laporan banyak penggunaan aparat penegak hukum yang dimanfaatkan demi kepentingan pihak tertenu dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Yang menjadi latar belakang adalah begitu banyak laporan yang masuk ke Ibu Ketum tentang penyalahgunaan fungsi penegakan hukum dan itu dipakai secara masif di dalam pemilu yang lalu," ungkap Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus.

Sehingga, jika bertemu dengan Kapolri kelak, Megawati ingin mengingatkan agar penggunaan kerja aparatnya tidak dipersempit pada kepentingan-kepentingan sepihak demi ambisi kekuasan.

"Jadi, jangan kita menutup mata ketika ada fungsi alat penegak hukum yang seharusnya mengabdi pada keadilan, lalu sudah bergeser jadi hanya alat melakukan tekanan-tekanan tertentu," urai Hasto.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengaku ingin bertanya langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit karena saat ini partainya kerap dikaitkan dengan kasus hukum. Terlebih saat pelaksanaan pemilu.

Kepada Listyo, Megawati ingin bertanya apakah benar PDIP memang diperlakukan berbeda oleh aparat.

"Apakah PDI Perjuangan ini enggak bisa, enggak boleh menjadi salah (satu) bagian daripada rakyat Indonesia? Tolong tulis itu. Saya hanya mau nanya itu sama Kapolri," ujar Megawati di kantor DPP PDIP.

Putri Presiden Soekarno itupun mewanti-wanti aparat untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

"So, jangan lagi nanti kamu pilkada main kayak gitu," lanjutnya.

Di satu sisi, Megawati menyebut tidak bermaksud mengintimidasi Kapolri. Lagipula, Megawati menegaskan dirinya lah yang memisahkan TNI dan Polri dari ABRI.

"Kalau intimidasi, saya enggak ngomong di depan umum, kenapa enggak boleh ketemu di depan Kapolri. Kapolrinya mau enggak, ketemu saya? Sampai hari ini enggak ada surat, ayo kita ngobrol," jelasnya.