Bagikan:

JAKARTA - Ada empat indikator pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dinilai berhasil. Hal itu disampaikan Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Togap Simangunsong saat meninjau langsung kesiapan pilkada di Papua Selatan, Jumat, 9 Agustus.

"Diantaranya berlangsung aman dan lancar, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa, serta roda pemerintahan tetap berjalan lancar," kata Togap dikutip dari ANTARA.

Selain itu, dia menekankan pentingnya pemerintah daerah (pemda) memastikan berbagai dukungan terpenuhi, terutama menyangkut kebutuhan anggaran.

Hal ini berkaitan dengan kesiapan penyelenggara Pilkada di daerah tersebut. Tak hanya itu, pemda dan pihak terkait lainnya perlu memperhatikan kerawanan konflik sehingga dapat dicegah.

Sementara itu, Pj. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi mengatakan perlunya sinergisitas dari berbagai pihak agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar dan aman.

"Kita perlu memperkuat sinergisitas dan kolaborasi dari pemerintah, penyelenggara pemilu, TNI/Polri agar Pilkada Serentak di Papua Selatan berjalan dengan sukses. Selain itu, perlu segera mengidentifikasi kemungkinan munculnya konflik yang dapat mengganggu jalannya Pilkada," jelas Rudy.

Rapat kemudian ditutup dengan penandatanganan Deklarasi Pilkada Damai 2024 di Provinsi Papua Selatan.

Penandatanganan ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan Pilkada 2024 di Provinsi Papua Selatan berlangsung lancar, aman, dan damai.

Turut menandatangani deklarasi tersebut di antaranya Pj. Gubernur Papua Selatan, Plh. Dirjen Polpum Kemendagri, Ketua MRP Papua Selatan, Pj. Sekda Papua Selatan, KPU Papua Selatan, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Selatan.

Selanjutnya, Bupati dan unsur Forkopimda Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta elemen masyarakat di Provinsi Papua Selatan. Kegiatan tersebut juga dihadiri Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri.