Bangun Transparansi, Polda Kaltara Gandeng BPK untuk Antisipasi Korupsi

TARAKAN–  Wakapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Brigjen Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi mengatakan kolaborasi antara BPK dan Polda Kaltara adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang transparan dan bebas dari korupsi.

Hal itu dikatakan Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi dalam acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltara, Kamis 1 Agustus di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Jalan Mulawarman, Kota Tarakan.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Kaltara, Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Kasiren Korem 092/Maharajalila, Komandan Lantamal XIII Tarakan, Komandan Lanud Anang Busra Tarakan, Komandan Satbrimob Polda Kaltara, Komandan Kodim 0907, Kapolres Tarakan, Anggota VI BPK RI, Bupati dan Pj. Walikota se-Provinsi Kalimantan Utara, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara, Perwakilan Bank Indonesia, dan Rektor Universitas Borneo Tarakan.

Kerjasama antara BPK dan Polda Kaltara sangat penting untuk mengawal pembangunan daerah dan menciptakan iklim yang bebas dari korupsi.

Wakapolda Kaltara Brigjen Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi menegaskan bahwa pengawasan bersama terhadap proyek-proyek pembangunan memastikan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel.

"Dengan pengawasan bersama ini, dana pembangunan dapat digunakan sesuai perencanaan tanpa penyimpangan," ujar Brigjen Pol. Golkar Pangarso Rahardjo dalam keteranganya, Jumat 2 Juli.

BPK dan Polda Kaltara melakukan audit reguler dan investigatif, sementara Polda Kaltara menangani aspek penegakan hukum jika ditemukan indikasi korupsi.

"Kolaborasi ini memastikan bahwa temuan audit dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat oleh aparat penegak hukum," tambahnya.

BPK berbagi hasil audit dengan Polda Kaltara untuk mempermudah proses penyelidikan dan penindakan. Polda Kaltara memberikan informasi mengenai hasil penyelidikan dan tindakan hukum kepada BPK untuk keperluan pelaporan dan perbaikan sistem pengawasan.

Pembentukan tim terpadu yang terdiri dari auditor BPK dan penyidik Polda Kaltara juga dilakukan untuk menangani kasus-kasus besar dan kompleks yang melibatkan dana pembangunan.

BPK memberikan pelatihan kepada personel Polda Kaltara tentang teknik audit, deteksi kecurangan, dan analisis keuangan. Sebaliknya, Polda Kaltara memberikan pelatihan kepada auditor BPK tentang aspek-aspek penegakan hukum yang relevan.

"Dengan pelatihan ini, kami berharap dapat meningkatkan kapasitas kedua belah pihak dalam mengawasi dan menindak korupsi," ujar Golkar Pangarso.