Cegah Konflik Sosial, Gubernur Paparkan Penyusunan Peta Rawan Konflik Kaltara

TANJUNG SELOR - Konflik merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks, dalam realitasnya konflik hampir selalu multilayer.

Konflik melibatkan dua atau lebih individu atau kelompok yang memiliki tujuan serta kepentingan yang tidak dapat disatukan (Incompatible) satu sama lain.

Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang saat mengikuti Seminar Penyusunan Peta Rawan Konflik Kalimantan Utara di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, Senin, 29 Juli.

“Konflik muncul dari ketidakseimbangan dalam hubungan status sosial, kekayaaan serta kekuasaan yang mengakibatkan munculnya problematika sepeti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas,” kata Gubernur Zainal.

Dari berbagai hal ini dapat disimpulkan bahwa konflik adalah segala macam interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih. Selain itu, konflik juga dapat timbul dari berbagai situasi situasi baik individu, antar individu, kelompok, organisasi maupun negara.

Salah satu tantangan penanganan konflik di provinsi Kaltara adalah belum tersedianya pemetaan potensi konflik. Dokumen ini penting sebagai indikator dan acuan dalam menyusun Rencana Aksi Terpadu (RAD) agar bisa tepat sasaran.

“Jika kita memiliki sesuatu peta maka kita memiliki sensor, oleh karena itu provinsi Kaltara sangat membutuhkan peta potensi konflik sebagai sensor sekaligus antisipasi," jelasnya. 

Selain itu, gubernur menyebutkan konflik harus dihadapi, ditangani dan diselesaikan oleh manusia, baik dalam posisinya sebagai pihak yang terlibat didalamnya maupun sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat agar keluar dari jebakan konflik tersebut.

Karena itu, menekankan kepada semua pihak kehadiran peta potensi konflik di kabupaten kota yang ada di Kaltara sangat mendesak untuk segera dilaksanakan.

“Saya berharap dengan seminar ini kita dapat memetakan potensi – potensi yang ada di Kaltara dengan melakukan pendataan peristiwa konflik yang pernah terjadi, dengan tujuan terciptanya pencegahan konflik melalui peta rawan konflik di Kalimantan Utara,” ujarnya.