Bagikan:

JAKARTA - Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus menyebut, nama-nama kandidat calon gubernur (cagub) Jawa Tengah (Jateng) 2024 yang akan diusung PDIP sudah dikantongi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Ya sudah, sudah (di kantong Megawati, red)," ujar Deddy kepada wartawan, Jumat, 19 Juli.

Hal itu dikatakan Deddy menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di posisi pertama disusul Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi.

Kendati demikian, Deddy mengatakan, PDIP belum membuka nama-nama tersebut ke masyarakat lantaran Pilkada Jateng sangat sensitif. Dia juga menduga ada pihak yang memiliki kepentingan di daerah tersebut.

"Ya kita belum sampai ke sana, nama-nama ada tapi kita belum bisa dibocorkan ke publik lah," ucapnya.

"Karena Jawa Tengah ini kan sensitif yah dalam artian ada invisible hand yang kita lihat punya kepentingan di sana. Jadi ya kita harus hati-hati kalau soal Jateng," tambah Deddy.

Lembaga survei Litbang Kompas merilis elektabilitas para tokoh untuk Pilkada Jawa Tengah. Hasilnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep unggul tipis dari Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi.

"Kaesang, yang juga putra Presiden Joko Widodo, (di posisi pertama) sebesar 7 persen dalam model jawaban terbuka (top of mind)," demikian hasil survei Litbang Kompas, Kamis, 18 Juli.

Sedangkan elektabilitas Kapolda Jateng Ahmad Luthfi berada pada posisi kedua dengan 6,8 persen.

Posisi di bawah Luthfi ditempati oleh mantan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dengan 3,2 persen, artis Raffi Ahmad 2,8 persen, Bupati Kendal Dico Ganinduto 2,6 persen, mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo 2,4 persen, dan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi 2 persen.

Sementara itu, sejumlah tokoh lain yang elektabilitasnya diperhitungkan menjelang Pilkada Jateng adalah Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jateng Gus Yusuf Chudlori 1,2 persen, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto 1,2 persen, serta mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said 0,8 persen.

Sedangkan nama lainnya sebesar 6 persen dan yang tidak menjabat atau tidak tahu sebesar 64 persen.