Minta Dukungan Pusat Tata Kawasan Puncak, DPRD Bogor Temui Wapres Ma'ruf

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Hikal Kurdi atau Wanhay menemui Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di kediaman resmi Wapres, Jakarta 15 Juli. Keduanya membahas penataan kawasan wisata Puncak hingga kelanjutan pembangunan jalur Puncak II.

Wanhay mengungkapkan, dua proyek tersebut sangat strategis untuk mengakselerasi pembangunan di Bogor bagian timur hingga mengoptimalkan sektor pariwisata kawasan puncak di Bogor bagian selatan itu.

"Kami berharap dukungan pemerintah pusat agar program penataan kawasan puncak bisa lebih maksimal," ujar Wanhay dalam keterangannya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa 16 Juli, disitat Antara.

Di hadapan Wapres, Wanhay juga meminta agar pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR melengkapi fasilitas di Rest Area Gunung Mas.

Dengan fasilitas yang lengkap, lanjut dia, pengunjung akan menjadikan rest area bukan hanya sekadar untuk menepi atau menghindari kemacetan, melainkan menjadi destinasi wisata yang diminati.

"Kalau fasilitasnya lengkap, pastinya para pedagang yang direlokasi bisa mendapat manfaat, dan tak lagi berpikir untuk kembali ke pinggir jalan," kata Wanhay.

Selain itu, dia juga meminta agar PT Perkebunan Nusantara I yang mengelola Agro Wisata Gunung Mas mengalihkan rute pulang pengunjung ke rest area.

"Karena PTPN merupakan BUMN, jadi kami berharap pemerintah pusat mendorong penataan rute lalu lintas ke Agro Wisata Gunung Mas agar pulangnya pengunjung diarahkan ke Rest Area," tuturnya.

Wanhay juga menyampaikan Pemkab Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor saat ini sedang bersiap kawasan puncak dengan merelokasi pedagang kaki lima (PKL) tahap 2 ke Rest Area Gunung Mas.

Sementara itu, untuk proses pembukaan jalur puncak II, DPRD juga akan mengalokasikan APBD untuk pengerjaan pengerasan. Wanhay berharap, ada kucuran APBN untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum di dua kawasan tersebut.

"Kami berharap dua kawasan ini menjadi proyek strategis nasional dan mendapat dukungan pembiayaan dari APBN," kata dia.

Sementara, Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu yang turut menemui Wapres menyampaikan bahwa Wapres mengapresiasi pembangunan jalur Puncak II yang saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Inpres Jalan Daerah atau IJD, bersama Pemkab Bogor dan TNI Angkatan Darat melalui Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Asmawa menargetkan pembukaan jalan di wilayah timur Kabupaten Bogor itu dapat selesai tahun ini.

"Penyelesaian diperkirakan di akhir tahun, syukur-syukur bisa dipercepat di bulan September, termasuk ada sekitar 2,4 kilometer yang baru pada perintisan, mudah-mudahan di APBD Perubahan ini bisa kita tuntaskan dengan pengerasan," kata Asmawa.

Ia juga melaporkan perkembangan penataan kawasan wisata Puncak yang dilakukan Pemkab Bogor bersama sejumlah institusi lain sejak dua pekan terakhir setelah pemindahan pedagang kaki lima atau PKL ke Rest Area Gunung Mas.

"Termasuk dengan kebutuhan serta rencana pengembangan ke depan," ujarnya.

Asmawa juga menyampaikan rencana relokasi pedagang tahap dua yang saat ini sedang dalam proses administrasi berupa teguran tertulis kepada para PKL, karena masih ada sebanyak 194 PKL yang akan dipindah ke rest area dengan cara penertiban lapak-lapaknya di sepanjang jalur Puncak.

Asmawa memimpin langsung penertiban PKL tahap pertama di Kawasan Puncak pada 24 Juni, meski mendapat penolakan dari sebagian pedagang.

Pada penertiban lapak pedagang ini, Pemerintah Kabupaten Bogor meratakan 329 bangunan di sepanjang Jalur Puncak, terdiri dari 185 bangunan dari Gantole hingga Rest Area Gunung Mas, dan 144 bangunan dari Simpang Taman Safari Indonesia hingga Rest Area Gunung Mas.

Ia memastikan perekonomian pedagang kaki lima atau PKL di Kawasan Wisata akan menjadi lebih baik setelah pindah ke Rest Area Gunung Mas.

Pembangunan rest area di lahan seluas 7 hektar milik PT Perkebunan Nusantara I ini telah dilakukan sejak tahun 2020-2021.

Rest Area Gunung Mas memiliki kapasitas 516 kios terdiri dari 100 kios untuk pedagang basah seperti sayur dan buah, serta 416 kios untuk pedagang kering seperti oleh-oleh dan camilan. Masing-masing kios memiliki luas 11 meter persegi baik basah maupun kering.