JAKARTA - Presiden Joko Widodo menekankan agar harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Indonesia bisa lebih murah dari luar negeri. Hal itu dikatakan Jokowi saat menggelar rapat mengenai harga dan alat kesehatan RI yang mahal di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 2 Juli.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan sejumlah alasan yang menjadi faktor penyebab alkes dan obat-obatan di Indonesia lebih mahal. Pertama, bahan baku obat mayoritas masih didatangkan dari luar negeri.
"Hampir 90 persen bahan baku obat masih diimpor. Akibatnya, terjadi kenaikan harga dalam proses pengadaannya di dalam negeri," ujar Saleh kepada wartawan, Rabu, 3 Juli.
Kedua, lanjut Saleh, teknologi untuk memproduksi alkes dan obat di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain.
"Di negara lain, misalnya China, obat dan alkes bisa diproduksi dengan cepat karena memakai teknologi mutakhir. Sementara di Indonesia butuh waktu dan tenaga. Waktu dan tenaga itu tentu menyebabkan biaya produksi naik," jelasnya.
Ketiga, tenaga-tenaga ahli Indonesia yang masih kurang. Menurut Saleh, Indonesia masih membutuhkan tenaga-tenaga terampil agar alkes dan obat-obatan dalam negeri bisa diproduksi dengan kualitas yang sama dengan yang di luar negeri.
Keempat, perusahaan produsen obat di Indonesia juga masih belum kuat. Kata Saleh, produknya masih kalah bersaing dengan produk lain.
"Apalagi, pemikiran masyarakat kita masih menilai bahwa obat asing pasti lebih baik dan lebih manjur. Ini tentu akan menyebabkan distribusi dan konsumsi obat dalam negeri tertinggal," lanjutnya.
Oleh karena itu, Ketua Fraksi PAN di DPR itu menyarankan pemerintah untuk fokus meningkatkan kapasitas dan kualitas mulai dari bahan baku obat, tenaga sumberdaya manusia (SDM) hingga teknologi.
"Semua potensi yang ada di dalam negeri harus dimaksimalkan untuk mengatasi hal tersebut. Persaingan dengan negara lain semakin jelas. Karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang mampu menaikkan nilai kompetitif Indonesia di tengah percaturan global," kata Saleh.
Sejalan dengan itu, Saleh menilai, pemerintah perlu memberikan afirmasi kepada produsen obat di Indonesia yang berprestasi. "Faktanya, ada juga perusahaan di Indonesia yang mampu memproduksi vaksin dan diekspor ke 140 negara. Ini salah satu contoh pemerintah perlu turun tangan langsung," kata Saleh.
BACA JUGA:
Legislator dapil Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mempertahankan kebijakan mengutamakan produk dalam negeri guna memproteksi industri lokal.
"Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan proteksi pada industri-industri lokal. Kalau pemerintah membeli produk dalam negeri, otomatis itu akan menjamin pertumbuhan perusahaan yang ada," pungkasnya.
