Alexander Marwata Tetap Tidur Nyenyak Meski KPK Tempati Posisi Paling Buncit Hasil Survei

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan kondisi survei tak mempengaruhinya. Ia tetap bisa tidur nyenyak walaupun KPK kerap berada di posisi bawah.

Hal ini disampaikan Alexander saat hadir dalam diskusi PBHI dan Transparency International Indonesia (TII) yang bertajuk ‘Mencari Pemberantas Korupsi: Menjaga Independensi, Menolak Politisasi’, Jumat, 21 Juni. Awalnya, dia menyebut mengapresiasi survei yang muncul dan memotret citra KPK di tengah publik.

“Saya sangat menghargai berbagai survei,” kata Alexander seperti yang ditayangkan di YouTube PBHI.

Meski begitu, Alexander mengaku survei yang ada saat ini tidak mempengaruhinya secara pribadi. Sebab, para respondennya biasanya sudah terpapar rumor lembaga yang tidak tepat.

“Saya tidak terpengaruh dengan survei-survei seperti itu. Sama sekali tidak terpengaruh. Saya masih bisa tidur nyenyak,” tegasnya.

“Karena apa, ya, itu tadi di luar itu hanya rumor. Sekali lagi hanya rumor belum tentu respondennya ditanya itu tahu apa tugas fungsi pokok KPK,” sambung Alexander.

Selain itu, responden sebuah lembaga survei juga bisa saja hanya melihat pekerjaan KPK terkait penindakan. “Jadi ketika lama KPK enggak melakukan OTT, enggak ada berita di TV terkait OTT, nah, itulah opini publik menjadi turun,” jelas Alexander.

“Dan itu betul. Ketika KPK melakukan OTT terhadap menteri, dua minggu kemudian survei naik. Kan begitu, lalu apa yang harus saya komentari terkait survei itu. Jadi ya sudah, survei is survei, terima saja enggak ada yang perlu dikomentari,” ungkapnya.

Sementara itu, Litbang Kompas baru saja mengumumkan penilaian citra lembaga negara. KPK dalam survei ini menduduki posisi terbawah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan DPR.

Adapun survei ini dilakukan dengan metode wawancara telepon terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Tanah Air. Tingkat kepercayaannya mencapai 95 persen dengan margin of error penelitian kurang lebih 2,83 persen.

Berikut rinciannya:

1. TNI

Baik: 89,8 persn

Buruk: 7,3 persen

Tidak Tahu: 2,9 persen

2. Polri

Baik: 73,1 persen

Buruk: 22,5 persen

Tidak Tahu: 4,4 persen

3. Dewan Perwakilan Daerah

Baik: 68,6 persen

Buruk: 15,7 persen

Tidak Tahu: 15,7 persen

4. Kejaksaan

Baik: 68,1 persen

Buruk: 11,9 persen

Tidak Tahu: 20 persen

5. Mahkamah Agung

Baik: 64,8 persen

Buruk: 16,5 persen

Tidak Tahu: 18,7 persen

6. Dewan Perwakilan Rakyat

Baik: 62,6 persen

Buruk: 28,5 persen

Tidak Tahu: 8,9 persen

7. Makamah Konstitusi

Baik: 61,4 persen

Buruk: 19,3 persen

Tidak Tahu: 19,3 persen

8. Komisi Pemberantasan Korupsi

Baik: 56,1 persen

Buruk: 33,4 persen

Tidak Tahu: 10,5 persen