China Ancam Hukuman Mati Bagi Separatis Taiwan yang Keras Kepala

JAKARTA - China mengancam akan menjatuhkan hukuman mati dalam kasus-kasus ekstrem bagi kelompok separatis kemerdekaan Taiwan yang "keras kepala" meskipun pengadilan Tiongkok tidak memiliki yurisdiksi atas pulau yang diperintah secara demokratis tersebut.

China, yang menyebut Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Presiden Lai Ching-te yang mulai menjabat bulan lalu, dengan mengatakan Lai sebagai seorang “separatis”, dan telah melakukan latihan perang tak lama setelah pelantikannya.

Pedoman baru tersebut menyatakan pengadilan, jaksa, badan keamanan publik dan negara China harus “menghukum berat para pelaku kemerdekaan Taiwan karena memecah belah negara dan menghasut kejahatan pemisahan diri sesuai dengan hukum, dan dengan tegas membela kedaulatan nasional, persatuan dan integritas wilayah”, demikian pedoman baru Tiongkok dilansir Reuters dari kantor berita Xinhua yang dikelola pemerintah, Jumat, 21 Juni.

Pedoman tersebut dikeluarkan sesuai dengan undang-undang yang sudah ada, termasuk Undang-Undang anti-suksesi tahun 2005, kata Xinhua.

Undang-undang tersebut memberikan Chian dasar hukum untuk melakukan tindakan militer terhadap Taiwan jika negara itu memisahkan diri atau tampaknya akan memisahkan diri.

Sun Ping, pejabat Kementerian Keamanan Publik China, mengatakan kepada wartawan di Beijingm hukuman maksimum untuk "kejahatan pemisahan diri" adalah hukuman mati.

“Pedang tajam penindakan hukum akan selalu menggantung tinggi,” katanya.

Belum ada tanggapan segera dari pemerintah Taiwan. Seorang pejabat mengatakan kepada Reuters, mereka masih mencerna isi pedoman baru tersebut.

Lai telah berulang kali menawarkan untuk mengadakan pembicaraan dengan Tiongkok tetapi ditolak. Dia mengatakan hanya rakyat Taiwan yang bisa menentukan masa depan mereka.

Tiongkok telah mengambil tindakan hukum terhadap pejabat Taiwan sebelumnya, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap Hsiao Bi-khim, mantan duta besar de facto Taiwan untuk Amerika Serikat dan sekarang menjadi wakil presiden Taiwan.

Hukuman seperti itu mempunyai dampak praktis yang kecil karena pengadilan China tidak memiliki yurisdiksi di Taiwan, yang pemerintahnya menolak klaim kedaulatan Beijing.