Bagikan:

JAKARTA - Eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan ogah menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Istana. Katanya, proses semacam ini wajar saja terjadi

Adapun momen berkumpulnya ketum parpol KIM di Istana pada akhir Mei itu sudah diakui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya tidak ada tanggapan khusus karena itu adalah proses politik yang wajar saja dilakukan di semua tempat,” kata Anies kepada wartawan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin, 17 Juni.

Anies menyebut sebenarnya ada hal yang lebih fokus untuk dilihat oleh para politisi, yaitu kondisi masyarakat di Jakarta. “Khususnya mereka yang kecil, lemah, yang datang ke Jakarta untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yang tinggal di kota ini untuk lebih sejahtera,” tegasnya.

“Fokus saya di sana bukan pada proses-proses politik itu,” sambung Anies.

Lebih lanjut, Anies menyebut contoh masyarakat yang perlu dipikirkan nasibnya seperti warga Kampung Bayam. Kata dia, perkampungan padat tersebut seakan tak menjadi prioritas utama.

“Padahal kota ini adalah kota untuk semua. Bukan hanya kota untuk yang sudah makmur tapi kota untuk mereka-mereka yang ingin makmur,” ujar eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.

Lagipula, yang lebih cocok menilai pertemuan ini adalah publik. Anies merasa lebih baik fokus terhadap hal yang memang perlu diperhatikan.

“Ya, biarlah nanti masyarakat saja yang menilai,” katanya singkat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengamini adanya pertemuan antara ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Negara, Jakarta pada akhir Juni. Hanya saja, dia membantah soal adanya pembahasan terkait reshuffle atau perombakan kabinet.

“Ketemu tapi tidak berbicara itu (soal reshuffle, red),” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 11 Juni.

Senada, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga menyebut pertemuan itu ada. Menteri Perdagangan itu menyebut ada sejumlah hal yang dibahas, seperti inflasi.

Selain itu, ada juga dibahas soal Pilkada 2024. Tapi, dia tak memerinci isi pembicaraan tersebut. “Ya, juga bicara soal pilkada, enggak ada bicara soal reshuffle. Enggak ada,” ungkap Zulhas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 14 Juni.