Menparekraf Soal Bule Sebut IKN Ibu Kota Koruptor Nepotisme: Sangat Memprihatinkan

BADUNG - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyayangkan tindakan pemilik akun media sosial TikTok bule_ngoceh yang menghina Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pemerintah Indonesia.

“Sangat memprihatinkan kalau wisatawan itu justru berbicara buruk mengenai negara yang ia kunjungi, itu sangat kami sayangkan,” kata dia usai pertemuan dengan peserta Famtrip Bulgaria, Panama dan Arab Saudi di Kabupaten Badung, Bali dilansir ANTARA, Jumat, 14 Juni.

Diketahui video dengan penonton mencapai 296 ribu itu menunjukkan bahwa pemilik akun yang mengaku dari Italia, menunjuk ke sebuah lahan yang sedang dibangun sambil menyinggung seolah tempat tersebut adalah IKN.

Ia menyebut IKN adalah Ibu Kota Koruptor Nepotisme, di mana sedang ada pembangunan rumah-rumah pejabat, bangunan bertingkat mangkrak, dan krisis air sampai harus membawa air dari Jakarta.

Sindiran terhadap pemerintah itu terekam dalam video berdurasi hampir 3 menit dan pada bagian akhir pria tersebut menyindir dengan harapan agar investor asing membeli tanah-tanah di IKN.

Menparekraf menilai semestinya WNA Italia itu menghargai Indonesia dan pemerintahannya, sebab jika bicara soal korupsi maka semua orang juga ingin memerangi.

“Itu akan terus terjadi karena penggunaan media sosial dan keinginan menjadi viral itu akan selalu menjadi daya tarik, saya ingatkan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, hormatilah,” tuturnya.

Sandiaga Uno juga menilai ketika masyarakat Indonesia yang datang ke suatu negara tidak mungkin menghina sistem pemerintahannya, sehingga semestinya itu berlaku sebaliknya.

Selain menanggapi ulah pembuat video tersebut, Sandiaga turut berkomentar perihal meningkatnya tindakan pelanggaran oleh wisatawan belakangan.

Menurut dia, perlu dilakukan pemantauan dan penindakan apalagi beberapa tindakan warga asing mengarah ke pelanggaran hukum.

“Kalau kita lihat di beberapa bulan terakhir ini jumlahnya semakin banyak, nah ini perlu dukungan bukan hanya aparat penegak hukum, tapi juga masyarakat dan seluruh ekosistem pariwisata kita,” tuturnya.