Proyek Hambalang Mangkrak di Era SBY dan Seret Eks Elite Demokrat, di Era Jokowi Akan Dibangun Jadi Sentra Atlet

JAKARTA - Pemerintah bakal membangkitkan proyek mega kompleks olahraga Hambalang yang sempat jadi bancakan korupsi di tubuh Partai Demokrat dan kini terbengkalai.

Hal ini disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali usai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kata Zainudin, kompleks olahraga Hambalang nantinya diperuntukkan bagi atlet senior dan atlet yang siap bertanding.

"Kita sedang mempertimbangkan untuk melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet-atlet kita yang sudah siap untuk bisa bertanding," kata Zainudin dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 15 Maret.

Selain Hambalang, nantinya, pemerintah juga akan membangun pemusatan pelatihan terpadu di berbagai daerah yang akan membina atlet junior. Pembangunan ini dilakukan sekaligus untuk mendukung keberadaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) yang ada di Cibubur.

Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam upaya membina prestasi olahraga nasional yang akan melibatkan berbagai stakeholder. 

"Kami merencanakan akan membuat 10 sentra pemusatan latihan di beberapa daerah dan tentu, kita sesuaikan dengan potensi yang ada dan yang paling mendasar adalah potensi talenta ketika di sekolah dasar. Sentra-sentra ini akan berisi anak-anak kita yang punya potensi yang sudah terseleksi usia SMP, selanjutnya usia SMA kita akan Dorong ke Cibubur tempat SKO," jelasnya.

"Tentu ini adalah rangkaian panjang. Sebab, untuk sebuah prestasi menurut para pakar minimal dibutuhkan waktu 10 tahun atau kira-kira 10.000 jam untuk bisa menuju prestasi," imbuh dia.

Diketahui, proyek Hambalang atau yang dikenal sebagai Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) mulai dibangun pada 2010 lalu dengan PT Adhi Karya menjadi salah satu perusahaan pemegang tender proyek.

Proyek ini dicanangkan saat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menyedot anggaran sebesar Rp2,5 triliun.

Hanya saja, belum rampung proyek tersebut, KPK keburu mengendus praktik korupsi dalam pembangunannya. Selanjutnya, sejumlah kader Partai Demokrat menjadi tersangka dalam kasus korupsi ini, mereka adalah eks Menpora era Presiden SBY Andi Mallarangeng, eks Direktur Operasional PT Adhi Karya (Persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor, hingga eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Adapun kerugian negara akibat proyek ini mencapai Rp706 miliar dan hingga saat ini bangunan yang ada di area proyek tersebut mangkrak tak dipergunakan untuk apapun.