Terima Menteri Luar Negeri Rwanda, Menlu Retno Bahas Kerja Sama Keamanan hingga Pembebasan Visa

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membahas kerja sama politik, keamanan, hingga pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Rwanda Vincent Biruta.

Ini merupakan kunjungan resmi pertama Menlu Biruta ke Indonesia. Hubungan Indonesia dengan Rwanda sendiri akan memasuki babak baru, kata Menlu Retno, seiring dengan peresmian Kedutaan Besar Rwanda di Jakarta hari ini, setelah rencana itu diumumkan tahun lalu.

"Rwanda adalah salah satu sahabat terdekat Indonesia di Afrika. Kedua pemimpin kita telah menyatakan komitmen kuat mereka untuk memperdalam hubungan bilateral kita," kata Menlu Retno dalam keterangan Kementerian Luar Negeri, Kamis 6 Juni.

Dalam pertemuan kali ini, sedikitnya ada tiga isu penting yang dibahas menteri luar negeri kedua negara. Pertama, terkait dengan kerja sama politik dan keamanan.

Menlu Retno mengatakan, Indonesia dan Rwanda telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Konsultasi Politik. Ini akan menjadi dasar untuk membahas berbagai aspek kerja sama bilateral, hingga bertukar pandangan tentang isu-isu regional dan internasional.

"Indonesia dan Rwanda juga telah mengintensifkan kerja sama keamanan dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini kami sedang menyelesaikan Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Kepolisian Nasional Rwanda tentang pemberantasan kejahatan terorganisasi transnasional dan peningkatan pembangunan kapasitas. Semoga dapat segera ditandatangani," ungkap Menlu Retno.

Di bidang ekonomi, Menlu Retno mengatakan perdagangan bilateral dengan Rwanda berangsur pulih pascapandemi.

"Tahun lalu, nilai perdagangan kita meningkat hingga 100 persen. Pada kuartal pertama tahun ini meningkat hingga 32 persen. Meskipun demikian, kami yakin masih ada ruang yang cukup untuk tumbuh," jelasnya.

Untuk lebih meningkatkan kerja sama ekonomi, lanjut Menlu Retno, hari ini ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Umum yang meliputi, antara lain, perdagangan, pertanian, industri, energi dan pertambangan.

"Kita juga membahas pembentukan perjanjian perdagangan preferensial (PTA) antara Indonesia dan Rwanda, menjajaki kemungkinan pembentukan PTA antara Indonesia dan Komunitas Afrika Timur (EAC).

Berikutnya, Indonesia dan Rwanda hari ini menandatangani Perjanjian tentang Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas, menyederhanakan peraturan tentang masuk dan tinggal bagi pejabat kedua negara, berkontribusi pada penguatan hubungan persahabatan kita.

"Indonesia telah memberikan status Visa on Arrival (VoA) kepada Rwanda sejak Februari tahun lalu, untuk mengintensifkan hubungan antarmasyarakat termasuk hubungan B-to-B," jelasnya.

Selain isu bilateral, kedua diplomat utama masing-masing negara membahas konflik di Palestina, memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya meningkatkan upaya untuk mendukung Palestina, termasuk dengan mempromosikan penerapan solusi dua negara dan keanggotaan penuh Palestina di PBB.

"Kami memantau dengan saksama perkembangan di Gaza, termasuk usulan gencatan senjata baru-baru ini, dan berharap perdamaian permanen dapat dipulihkan dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan tanpa hambatan," kata Menlu Retno.

Ditambahkannya, Menlu Biruta dan dirinya juga sepakat, negara-negara di belahan bumi selatan perlu memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk agenda global.

"Negara-negara di belahan bumi selatan harus memperkuat persatuan dan kolaborasinya," tutupnya.