Bagikan:

SENTANI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua menyatakan mulai 5 Juni 2024 pengiriman ternak babi ke wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan maupun daerah lainnya dihentikan guna mencegah penyebaran demam babi Afrika atau African Swine Fever (ASF).

Hal ini dilakukan setelah ditemukannya penyakit demam babi Afrika yang menyerang puluhan ternak di Kampung Ayapo dan Nolokla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura beberapa waktu terakhir.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura dr Adorsina Wompere mengatakan dihentikannya pengiriman ternak babi ke wilayah Papua Pegunungan maupun daerah lainnya di Papua dari Jayapura berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gebernur Papua Nomor 188.4/143/Tahun 2024.

“Dalam surat keputusan itu menjelaskan tentang penetapan status keadaan darurat wabah penyakit demam babi Afrika atau African Swine Fever (ASF) di Provinsi Papua,” katanya Adorsina dikutip ANTARA, Kamis 6 Juni.

Menurut drh Adorsina, penghentian sementara ini sangat baik dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua guna mencegah penyebaran penyakit demam babi Afrika ke wilayah lainnya di Tanah Papua.

“Kami anggap cukup baik kebijakan ini untuk pemberantasan serta mengurangi penyebaran demam babi Afrika ke wilayah lainnya di Tanah Papua khususnya wilayah Pegunungan yang konsumsi daging babi cukup tinggi,” ujarnya.

Dia menjelaskan untuk persoalan penghentian sementara pengiriman ternak babi pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua serta Badan Karantina Hewan untuk memastikan hal tersebut.

“Setelah dilakukan koordinasi maka diperoleh informasi bahwa 5 Juni 2024 tidak boleh lagi ada pengiriman babi atau hewan ternak lainnya ke luar Jayapura tujuan mana saja khususnya Papua Pegunungan selama dua bulan ke depan,” katanya.

Dia menambahkan ketika dua bulan ke depan setelah masa waktu yang diberlakukan tidak ditemukan penyakit demam babi Afrika di wilayah Jayapura dipastikan dengan melakukan surveilans, maka pengiriman ternak babi maupun ternak lainnya dapat kembali berjalan seperti biasa.

“Kami tentu berharap persoalan ini cepat berakhir sehingga aktivitas masyarakat khususnya yang terlibat langsung dengan ternak babi dapat berjalan normal, pengiriman pun kembali berlangsung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah ini,” ujarnya.