PKS Prihatin Kepala Otorita IKN Mundur Jelang 17 Agustus, Akui Perkembangan Jauh dari Target

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama prihatin Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono bersama wakilnya, Donny Raharjoe mundur menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Apalagi, Presiden Joko Widodo ingin menggelar upacara bendera di IKN pada peringatan HUT ke-79 RI. 

Suryadi menilai, pengunduran diri kedua pucuk pimpinan Otorita IKN ini akan menjadi pukulan berat secara organisasi. 

"Walaupun saat ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni telah ditunjuk sebagai Plt. Kepala dan Wakil Kepala OIKN, tapi tentunya OIKN secara organisasi akan tetap membutuhkan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang tiba-tiba ini," ujar Suryadi kepada wartawan, Senin, 3 Juni. 

Namun melihat kondisi terkini, Suryadi mengakui bahwa perkembangan IKN memang masih jauh dari target, baik dari fisik maupun finansial. Jika melihat RPJMN 2020-2024, kata dia, pembangunan IKN saat ini memang tidak sesuai dengan rencana. 

"Yaitu durasi 5 tahun serta biaya Rp466,04 triliun dari APBN Rp90,35 triliun, KPBU Rp252,46 triliun, dan Badan Usaha atau swasta Rp123,23 triliun," kata Suryadi. 

"Kenyataannya yang terjadi hingga hari ini, total anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 sudah akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran IKN sekitar Rp466 triliun, sedangkan pendanaan melalui KPBU maupun investasi swasta murni terbilang masih rendah," tambahnya. 

Apalagi sejak 2023 hingga Januari 2024, lanjut Suryadi, investasi yang masuk ke IKN baru Rp47,5 triliun. Yakni dari sektor swasta Rp35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp11,6 triliun. 

"Padahal, ditargetkan investasi yang masuk mencapai Rp100 triliun hingga akhir tahun ini," ucap Legislator dapil NTB itu. 

Anggota komisi yang bermitra dengan Kementerian PUPR itu menilai, kurangnya minat swasta dalam pembangunan IKN juga menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah.

Selain itu, menurut Suryadi, gagalnya Pemerintah mendatangkan pendanaan swasta maupun asing juga terlihat pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa penggalangan dukungan negara mitra bagi pengembangan IKN baru menghasilkan 39 (tiga puluh sembilan) letter of interest (LoI) kerja sama investasi dengan perusahaan Singapura, Malaysia dan Kazakhstan.

"Perlu digarisbawahi disini adalah penggalangan dukungan ini hingga saat ini masih berkutat pada LoI sehingga belum ada satupun investor swasta maupun asing yang sudah mengucurkan pembiayaannya untuk pembangunan IKN, meskipun sudah ada groundbreaking proyek-proyek," jelasnya. 

Padahal, tambah Suryadi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menyediakan banyak dukungan atau insentif berupa penjaminan dan juga berbagai fasilitas lainnya melalui PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

"Sekali lagi, kami meminta Pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan pembangunan IKN yang hingga kini masih belum mampu menarik investor," tutupnya. 

Diketahui, Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono beserta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe kompak mengundurkan diri hanya berselang dua bulan menjelang rencana Presiden Jokowi menggelar upacara peringatan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN.

Kedua pejabat OIKN yang dilantik pada Maret 2022 itu memiliki pengalaman sangat luas di bidang tata kota. Bambang pernah menjabat Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Pemerintahan era SBY dan juga pernah menjabat sebagai Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development of the Asian Development Bank (ADB).

Sementara Dhony Rahajoe, juga bukan orang sembarangan. Jabatan terakhirnya di Sinarmas Land adalah sebagai Managing Director President Office dan berpengalaman dalam pengelolaan Kota Satelit Bumi Serpong Damai (BSD) City di Tangerang, Banten.