Putusan MA Batas Usia Kepala Daerah 30 Tahun, Gibran: Anak Muda Punya Peluang

SOLO - Wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan semua anak muda memiliki peluang yang sama untuk bisa menjadi kepala daerah menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan perubahan batas bawah usia kepala daerah.

“Ada (kesempatan untuk anak muda), terbuka luas untuk semua,” ujar Girban, Kamis 30 Mei.

Sedangkan saat ditanya apakah putusan tersebut juga mempermulus langkah adik bungsunya, Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Gibran enggan menanggapinya. Ia pun meminta awak media untuk menanyakan langsung hal tersebut kepada yang bersangkutan.

“Tanyakan ke Kaesang ya, tanyakan ke teman-teman PSI,” kata dia.

Wali Kota Solo itu pun juga memberikan jawaban yang sama saat ditanya apakah Kaesang akan maju dalam Pilkada 2024 ini dan apakah akan maju di Pilgub Jakarta atau Jawa Timur. “Keputusannya di Kaesang ya, untuk maju atau tidak. Tanyakan langsung sama Kaesang,” ucapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, MA pada Rabu 29 Mei 2024 memutuskan untuk mengabulkan permohonan uji materi terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengenai batas usia minimal. Permohonan ini diajukan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Ahmad Ridha Sabana.

Dalam keputusannya, MA memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon/terdakwa untuk mencabut ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9/2020. Dengan demikian, syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur adalah minimal 30 tahun, sementara usia calon wali kota dan wakil wali kota atau calon bupati dan wakil bupati minimal 25 tahun, terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, bukan penetapan pasangan calon.

Pemohon dalam kasus ini adalah Ahmad Ridha Sabana, ketua umum Partai Garuda. Majelis hakim yang menangani perkara ini terdiri atas hakim ketua Yulius dan hakim anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi.

Keputusan ini dikeluarkan saat KPU sedang melakukan verifikasi administrasi syarat dukungan bakal pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan. Proses pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah jalur partai politik baru dijadwalkan pada 27-29 Agustus mendatang.