Presiden Putin Tunjuk Mantan Pengawalnya Jadi Sekretaris Dewan Penasihat Negara, Calon Pemimpin Rusia?

JAKARTA - Presiden Vladimir Putin menunjuk Alexei Dyumin sebagai Sekretaris Dewan Penasihat Negara pada Hari Rabu, keputusan yang memicu spekulasi mantan pengawal pribadinya itu akan menjadi pemimpin Rusia di masa depan.

"Ajudan presiden Alexei Dyumin telah ditunjuk sebagai Sekretaris Dewan Negara Federasi Rusia berdasarkan perintah eksekutif presiden," demikian bunyi pengumuman di situs web Kremlin, dilansir dari The Moscow Times 30 Mei.

Dewan Negara Rusia adalah badan konstitusional yang terdiri dari pejabat tinggi federal dan gubernur regional untuk memberi nasihat dan berkoordinasi dengan presiden mengenai hal-hal penting nasional.

Presiden Putin meningkatkan peran Dewan Negara dari badan penasihat yang hanya bersifat seremonial dalam reformasi konstitusi tahun 2020.

"Elite Rusia heboh dengan penunjukan Dyumin sebagai sekretaris Dewan Negara," kata Sergei Markov, mantan penasihat Kremlin dan pendukung Presiden Putin, melalui Telegram, dikutip dari Reuters.

"Ini dipandang sebagai konfirmasi bahwa Dyumin adalah presiden masa depan Rusia, pilihan Putin," lanjut Markov, seraya menambahkan bahwa hal ini sudah lama menjadi rumor.

Ketika ditanya tentang penunjukan Dyumin, Kremlin mengatakan hal itu adalah bagian dari rotasi, di mana dia menggantikan Igor Levitin (72) tahun, mengatakan dia akan mempertimbangkan bagaimana Dewan Negara akan berfungsi. Presiden Putin memimpin dewan tersebut.

Presiden Putin yang terpilih kembali untuk masa jabatan kelima pada Bulan Maret, mengangkat Dyumin sebagai ajudan yang mengawasi industri pertahanan pada Bulan Mei, membawanya ke Moskow dan lebih dekat ke pusat kekuasaan.

Dikatakan, kembalinya Dyumin ke politik federal di Moskow, di mana ia akan memberi nasihat kepada Putin mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kompleks industri militer, bertepatan dengan keputusannya untuk memindahkan Sergei Shoigu dari Menteri Pertahanan ke Sekretaris Dewan Keamanan Rusia.

"(Dyumin) akan menjaga Kementerian Pertahanan di satu sisi dan menyeimbangkan Shoigu (dan membatasi pengaruhnya) di sisi lain," kata seorang pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya kepada The Moscow Times awal bulan ini.