JAKARTA - Departemen Luar Negeri Filipina pada Hari Senin mengumumkan, pihaknya memprotes penerapan larangan penangkapan ikan secara sepihak oleh China selama empat bulan di Laut China Selatan.
Beijing memberlakukan larangan penangkapan ikan tahunan di perairan Laut China Selatan. Sementara, Manila rutin menentangnya. Tahun ini, larangan tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga September.
Departemen Luar Negeri Filipina (DFA) memprotes larangan tersebut melalui nota diplomatik, dengan mengatakan moratorium penangkapan ikan mencakup perairan dalam zona maritimnya.
Pemberlakuan larangan penangkapan ikan setiap tahun meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan, kata Departemen Luar Negeri Filipina, menyerukan Beijing untuk "menghentikan tindakan ilegal" yang melanggar kedaulatan dan hak kedaulatan Filipina.
"Filipina menekankan bahwa penerapan moratorium penangkapan ikan secara sepihak meningkatkan ketegangan di Laut Filipina Barat dan Laut China Selatan," kata DFA dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters 27 Mei.
Minggu lalu, Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro mengatakan, peraturan Negeri Tirai Bambung tentang bagaimana Penjaga Pantai dapat beroperasi di Tiongkok Selatan adalah sebuah "provokasi".
BACA JUGA:
Diketahui, Beijing dan Manila berulang kali terlibat ketegangan seputar wilayah perairan di Laut China Selatan.
China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, yang merupakan jalur perdagangan internasional dengan nilai per tahun lebih dari 3 triliun dolar AS. Klaim teritorialnya tumpang tindih dengan perairan yang diklaim oleh Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.
Pada tahun 2016, pengadilan arbitrase internasional mengatakan klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum, sebuah keputusan yang ditolak oleh Beijing.
