Dinas PUPR Meranti Cari Solusi Atasi Jembatan Ambruk

PEKANBARU - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti mencari solusi untuk mengatasi Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebingtinggi Barat yang ambruk, meski kewenangannya sudah beralih ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Kami akan bersurat kepada pemprov agar pembangunannya segera mendapat prioritas. Jika seandainya bisa, kami akan mengusulkan penggunaan anggaran bencana, sehingga bisa ditangani segera," kata Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti Fajar Triasmoko, di Selatan Panjang, dilansir ANTARA, Kamis, 23 Mei.

Jembatan Panglima Sampul yang ambruk pada Rabu (22/5) menjadi salah satu akses masyarakat sejumlah desa di tiga kecamatan menuju Kota Selat Panjang. Beruntung, kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Setelah roboh, lokasi kejadian telah mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan masyarakat dilarang untuk melewatinya. Sementara ini ada akses jalur darat yang bisa dilalui masyarakat dari Desa Tenan, namun jarak tempuhnya mencapai belasan kilometer dan hanya bisa dilewati kendaraan roda dua saja.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia mengatakan sebelum 2017 silam wewenang jembatan ini masih di bawah pemerintah daerah (pemda). Namun setelah beralih ke Pemprov Riau, jembatan sepanjang 180 meter ini hanya mendapat pengecatan struktur.

"Hanya dicat saja oleh pemprov. Sejak jembatan itu dibangun pada tahun 2002 hingga sekarang memang tak pernah mendapat perawatan teknis," ungkap Rahmat.

Pria yang akrab disapa Aang itu tak menampik setahun sebelum wewenang beralih, Pemkab Kepulauan Meranti telah membuat Detail Engineering Design (DED) jembatan yang menghubungkan antara Desa Gogok dan Desa Alai itu.

"Sudah ada DED-nya sebelum dialihkan ke Pemprov Riau. Baik itu gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan. Tapi setelah itu dialihkan, kami tidak bisa berbuat banyak," akunya.

Sementara Camat Tebingtinggi Barat Rinaldi menuturkan jembatan itu menjadi salah satu akses utama masyarakat pada tiga kecamatan untuk menuju ke ibukota kabupaten. Selain wilayahnya, termasuk juga Kecamatan Pulau Merbau, Merbau, dan Tasik Putripuyu.

"Keberadaan jembatan ini sangat vital dan menjadi urat nadi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, salah satunya memasarkan hasil perkebunan. Dan termasuk juga sebagai akses utama menuju ke Kota Selat Panjang," ujar Rinaldi.

Akibat putusnya jembatan tersebut ribuan masyarakat pada sejumlah kecamatan terancam kesulitan untuk beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu ia berharap Pemprov Riau bisa segera memperbaikinya.