Ahok Soroti Oknum Pejabat Pungut Setoran Parkir Liar, Begini Respons Pemprov DKI

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo merespons pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyoroti adanya oknum pejabat yang memanfaatkan parkir liar.

Oknum tersebut, diungkap Ahok, mendulang keuntungan pribadi dengan memungut setoran dari juru parkir (jukir) liar. Itu sebabnya, jukir liar masih menjamur di Jakarta.

Syafrin mengklaim pihaknya terus memberantas praktir parkir liar yang kerap meresahkan masyaarakat.

"Kami tentu sudah membentuk tim gabungan melakukan penertiban secara menyeluruh terhadap keberadaan parkir liar maupun jukir liar," ucap Syafrin kepada wartawan, Rabu, 22 Mei.

Namun, Syafrin mengaku keberadaan parkir liar belum bisa diberantas sepenuhnya. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat ikut melaporkan jika menemukannya.

"Contohnya disampaikan medsos melalui kami, langsung saya minta ditindaklanjuti di lapangan. Jadi ada yang DM, kita langsung tindaklanjuti. Artinya, ada ketidaknyamanan masyarakat yang itu harus kita tertibkan," tutur dia.

Sebelumnya, Ahok memandang para jukir liar yang lahan parkirnya ditertibkan Pemprov DKI tidak akan protes selama mereka ikut dipekerjakan secara resmi.

Sebab, menurutnya, pendapatan jukir liar selama ini tidak seberapa. Pihak yang mendulang keuntungan terbanyak dari kegiatan parkir liar justru oknum perangkat daerah yang menerima setoran.

Hal ini diungkapkan Ahok berdasarkan temuan langsung di lapangan saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Sebenarnya juru-juru parkir itu, saya temui mereka. Mereka juga enggak jadi kaya raya, kok. Tukang terima setorannya yang jadi kaya saya kira. Juru parkir mah miskin-miskin aja, biasa-biasa aja, pas-pasan," urai Ahok dalam akun YouTubenya, Panggil Saya BTP.

Saat masih memimpin Jakarta, Ahok mengaku sempat berencana untuk membangun gedung parkir di atas sungai. Namun, rencana itu terkendala karena Ahok diingatkan salah satu pejabat Pemprov DKI atas potensi pelanggaran jika hal itu dilakukan.

"Kadang ada oknum pejabat di DKI yang sengaja nakut-nakutin dan enggak boleh. Enggak boleh karena takut setorannya hilang, kan mungkinkan," ucapnya.