JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengajak seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di Kota Semarang memetakan strategi penanganan banjir disesuaikan dengan kerawanan wilayah masing-masing.
"Jadi, apel uji lapang ini merupakan akhir rangkaian yang namanya renkon atau rencana kontijensi," kata Kepala BPBD Kota Semarang Endro P Martanto, di sela simulasi penanganan banjir di Semarang Jawa Tengah, Senin 29 April, disitat Antara.
Endro menuturkan, renkon merupakan kesepakatan atau komitmen bersama dalam penanggulangan bencana, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
"Kali ini Renkon 5.0, itu artinya berlaku untuk lima tahun ke depan. Yang terlibat seluruh 'stakeholder' terkait kebencanaan. Banyak sekali, unsur pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat," katanya.
Tidak kalah penting, kata dia, unsur pihak ketiga, yakni kalangan pengusaha, badan usaha, dan akademisi.
Dalam renkon itu, kata dia, BPBD memiliki potret atau peta wilayah di Kota Semarang yang rawan banjir sehingga perwakilan dari enam kecamatan dihadirkan.
"Ada dari Kecamatan Semarang Timur, Semarang Utara, Gayamsari, Pedurungan, Genuk, dan Semarang Barat. Meskipun (daerah rawan banjir di Semarang Barat, red.) sebagian kecil di kawasan Semarang Indah," katanya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
BRIN Prediksi Prabowo Seperti Jokowi Jalankan Strategi Ketiadaan Oposisi Kuat
29 April 2024, 14:19
Menurut dia, masing-masing perwakilan kecamatan tersebut harus membawa sebuah konsep mengenai strategi dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan ketika terjadi banjir.
"Akan berbuat apa dan nanti harus bagaimana saat terjadi banjir. Setelah disepakati naskah akan disahkan Wali Kota Semarang yang akan jadi pedoman bagi seluruh 'stakeholder' di Kota Semarang saat terjadi banjir," katanya.
Diakuinya, pembuatan renkon membutuhkan proses dan waktu yang diawali dengan sebuah pengalaman kebencanaan, misalnya ketika banjir yang beberapa waktu lalu terjadi di Trimulyo, Kecamatan Genuk.
"Karena (menghadapi, red) situasi darurat itu, urgensinya ke depan akan lebih efektif. Dari pemerintah, BPBD pastinya, Dinkes, Disperkim sudah punya langkah sendiri sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) mereka," katanya.
Demikian pula, kata dia, masyarakat, termasuk relawan nantinya akan langsung memahami langkah yang harus dilakukan, termasuk pemenuhan logistik sehingga lebih terprogram dan terarah saat terjadi bencana.
