JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar acara halalbihalal yang dihadiri oleh presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di kantor PBNU, Jakarta Pusat.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya memandang Prabowo-Gibran meruapakan bagian dari keluarga NU. Hal ini dibuktikan dengan kehadirannya di acara tersebut.
"Kalau ada saat ini hadir, Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, ya walaupun kehadiran beliau jelas ada konteks khusus, tapi beliau hadir sebagai anggota-anggota keluarga kita, keluarga NU," kata Yahya dalam acara halalbihalal PBNU, Minggu, 28 April.
Dalam kesempatan itu, Yahya menegaskan bahwa NU merupakan organisasi kemasyarakatan yang mengawal agenda pemerintahan terkait kesejahteraan masyarakat. Hal itu, menurut Yahya, telah dilakukan saat pemerintahan Presiden Jokowi dan akan dilanjutkan pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Sejak awal kita juga ingin sampaikan bahwa nanti ke depan Nahdlatul Ulama tidak akan pernah tidak bersama-sama dengan pemerintahan presiden yang akan datang Pak Prabowo dan Mas Gibran," ungkap Yahya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi Timah, Satu di Antaranya Kadis ESDM
26 April 2024, 22:21
Yahya mengaku peran NU di pemerintahan tidak bisa terlepas dari aspek politik. Hal tersebut tampak pada Menteri Agama yang merupakan adik Yahya dan mantan Ketua Umum GP Ansor. Hanya saja, motivasinya dilakukan demi kemaslahatan rakyat.
"Kami bentuk Satgas tersendiri dan ketuanya kebetulan Menteri Agama. Ini bukan soal nepotisme, tapi biar praktis aja dan semua juga badan otonom juga terlibat seperti Gerakan Pemuda Ansor dan Fatayat NU juga terlibat. Jadi, saya kira ke depan bisa lebih mudah membangun kerja sama karena alam pikiran yang sama," jelasnya.
Diketahui, Prabowo dan Gibran menghadiri acara halalbihalal yang digelar PBNU. Sejumlah pejabat juga turut hadir, di antaranya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Guberjur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
