Bagikan:

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut demokrasi di Tanah Air memang mengutamakan gotong royong. Tapi, partainya tak bisa diam ketika ada yang bersama-sama melakukan intimidasi terhadap berbagai pihak, seperti kepala daerah hingga mahasiswa.

Hal ini disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang menyebut pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak memerlukan oposisi.

“Memang kita demokrasi gotong royong, tetapi terhadap hal-hal yang sangat fundamental,” kata Hasto kepada wartawan di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 11 April.

Hasto menyebut gotong royong sebaiknya digunakan dalam hal baik untuk kemajuan bangsa. “Bukan dalam mengintimidasi,” tegasnya.

“Ketika kepala desa diintimidasi, kepala daerah di intimidasi, legislatif bahkan insan pers juga diintimidasi, guru besar diintimidasi mahasiswa diintimidasi apakah ini kita biarkan,” sambung eks aggota DPR itu.

Lebih lanjut, Hasto bilang PDIP belum memutuskan akan berada dalam atau luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Tapi, dia memastikan keputusan yang berada di tangan Megawati itu bakal mengutamakan kepentingan rakyat.

“Ya, posisi di dalam ataupun di luar itu, kan, garis besarnya bagi kepentingan rakyat,” ungkap Hasto.

 

Diberitakan sebelumnya, Bamsoet mengatakan yang dibutuhkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan adalah gotong royong. Ia setuju kalau semua partai politik berada dalam satu barisan.

"Kalau perlu kita enggak butuh oposisi. Kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong," kata Bamsoet di Jakarta yang dikutip pada Jumat, 12 April.

Lagipula, oposisi seringkali mengesampingkan urusan rakyat sehingga tak berbicara sesuai kondisi di lapangan. "Kan bicara pride, jadi kadang-kadang lari dari substansi," ujarnya.

"Tapi kalau satu koalisi kita bicara dari ke hati yang lebih baik untuk masyarakat yang adil dan makmur," pungkas Bamsoet.