JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap bahwa saat ini banyak kepala daerah yang berpikir ulang untuk kembali mengikuti pilkada pada November mendatag.
Hasto menyebut, hal ini diakibatkan dari penyalahgunaan wewenang Presiden Joko Widodo untuk memenangkan capres-cawapres tertentu yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Begitu banyak kepala daerah yang baik yang mikir-mikir ulang. Bahkan ada yang tidak mau maju menjadi kepala daerah karena mereka tahu bahwa abuse of power Presiden Jokowi ini telah menciptakan harga politik yang mahal untuk mengerahkan kepala desa sebagai instrumen politik," ungkap Hasto dalam diskusi yang disiarkan daring, Minggu, 7 April.
Para kepala daerah tersebut, menurut Hasto, merasa perlu menyiapkan modal yang sangat besar untuk bisa kembali maju sebagai calon kepala daerah meski berstatus petahana. Hal ini didasarkan pada persaingan yang diwarnai dengan money politic.
BACA JUGA:
"Sehingga, banyak calon-calon kepala daerah, wakil kepala daerah yang akan bertarung pada november 2024 sekarang mencari cara berapa dana (yang dibutuhkan)," ucap Hasto.
Hasto menganggap penyelenggaraan pemilu saat ini direduksi menjadi legalitas bagi perepanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme.
"Ini sangat berbahaya. buktinya kemarin muncul berita Mas Bobby (menantu Jokowi) mau jadi calon gubernur, sekretaris Ibu Iriana mau menjadi Wali Kota Bogor," ungkap Hasto.
Belum lagi, sikap aparatur negara, dianggap Hasto kini banyak yang tak lagi netral. Sejumlah kepala desa disebut Hasto didatangi oleh para aparat untuk mengerahkan dukungan memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
"Begitu banyak intimidasi. Itu terbuka dan tidak mungkin itu tanpa suatu perintah yang tertinggi. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi krisis karena bekerjanya hukum rimba tersebut," jelasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #pilkada jakarta #judi online #gunung lewotobi laki lakiPopuler
