Kejari Sumbawa Hentikan Kasus Dugaan Korupsi Dana Vaksin Ternak

SUMBAWA - Kejaksaan menghentikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan untuk vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak di Sumbawa.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Sumbawa Zanuar Ikhram mengatakan dihentikannya kasus itu lantaran pidana yang dimaksud tidak terbukti.

"Hasil gelar menyatakan tidak ada ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang mengarah pada bukti permulaan pidana," kata Zanuar melalui sambungan telepon dari Mataram, Selasa 26 Maret, disitat Antara.

Ia mengatakan, hal demikian berdasarkan serangkaian pengumpulan data dan bahan keterangan terhadap sejumlah pihak yang mengetahui dan terlibat dalam program Dinas Peternakan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Sumbawa tersebut.

"Jadi, penyelidikan atas kasus ini kami hentikan dari hasil serangkaian permintaan keterangan para pihak dan dokumen kegiatan," ujarnya.

Meski demikian, Zanuar menyampaikan pihaknya dapat kembali membuka kasus tersebut apabila ada laporan masyarakat yang mengarah kepada bukti baru.

"Kalau ada bukti baru, bisa kami buka lagi kasusnya," ucap dia.

Kesimpulan penghentian kasus ini telah melewati serangkaian permintaan keterangan para pihak. Zanuar mengatakan sedikitnya ada 30 orang yang dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan.

"Mereka ada yang dari staf DPKH Sumbawa, para Kepala UPT prokeswan, dokter hewan dan juga petugas vaksinasi," kata Zanuar.

Sebelumnya, Kejari Sumbawa menangani kasus ini berdasarkan laporan masyarakat. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak tepat sasaran dalam penyaluran vaksin dan adanya dugaan pemotongan anggaran sehingga muncul data fiktif penerima vaksin.

Dugaan pidana ini mengarah pada program vaksin tahun 2022 dan 2023. Dinas PKH Sumbawa menerima pendistribusian anggaran dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan vaksin PMK pada ternak.

Dinas PKH Sumbawa pada periode dua tahun tersebut tercatat melaksanakan lima kali kegiatan vaksinasi PMK pada ternak sapi dan kerbau dengan jumlah keseluruhan 312.729 ekor. Dalam aturan, biaya satu kali vaksin per dosis sebesar Rp25.000.