KPK Sudah Prediksi Banjir Bansos Terjadi Saat Pilpres 2024

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut banjir bantuan sosial (bansos) di Pilpres 2024 sudah diprediksi. Kejadian seperti ini diharap tak kembali terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran MCP Tahun 2024, Rabu, 20 Maret. Dia bilang pemberian bansos ini disukai masyarakat tapi juga mempengaruhi dukungan.

“Kita tidak mengkritisi apa yang terselenggara kemarin, kan, menjelang pilpres kan banjir bansos dan masyarakat senang sekali. Kita sudah menduga hal itu pasti terjadi,” kata Alexander dalam sambutannya di acara yang dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Alexander menyebut bansos memengaruhi dukungan bukan hanya pernyataan semata. Katanya, KPK sudah melakukan survei dan hasilnya ada kecenderungan masyarakat memilih calon tertentu karena faktor uang.

Tak hanya itu, Alexander juga melihat contoh nyata dari orang terdekatnya. “Itu (uang, red) yang menjadi pertimbangan pertama untuk menentukan calon,” tegasnya.

“Itu terkonfirmasi saya dengar dari orang yang bekerja di rumah saya dan tetangga-tetangga cerita kemarin dapat amplop sampai lima, ada yang bilang empat, apa enam. Dijumlahkan secara total Rp1 juta lebih, bapak, ibu sekalian untuk satu orang. ‘Terus kamu milih siapa?’, ‘pokoknya yang ngasih duit saya pilih, Pak Alex. Kalau tiga-tiganya kasih saya coblos semua’,” ungkap Alexander menceritakan kembali pengalamannya.

Kondisi ini disebut Alexander harusnya jadi perhatian. Bahkan, jika perlu bantuan sosial sebaiknya tak diberikan sebelum pesta demokrasi di daerah

“Jangan ada penyaluran bansos sebelum pilkada,” ujarnya.

Sekretariat di daerah atau pemangku kebijakan diminta KPK membuat peraturan. Sehingga, bansos tidak boleh diserahkan jelang pilkada dilaksanakan.

“Saya sih berharap ada Perda atau dan, ya, saya sih berharap ada Perda atau apapun tadi yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum pilkada. Coba upayakan bapak, ibu sekalian, Pak Sekjen, Pak Inspektur,” pungkasnya.