Tekan Pemerintah, Profesor Kedokteran Korsel akan Mengundurkan Diri Mulai 25 Maret

JAKARTA - Demi mencari terobosan dalam pemogokan berkepanjangan dokter magang, Profesor kedokteran di seluruh Korea Selatan memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri mulai 25 Maret sebagai tindakan kolektif menekan pemerintah.

Meski mengundurkan diri, para profesor tersebut tetap akan merawat pasien di rumah sakit karena lebih dari 90 persen dari 13.000 dokter magang di negara itu telah berhenti bekerja sejak bulan lalu untuk memprotes keputusan pemerintah yang menaikkan kuota pendaftaran sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi.

Keputusan itu diambil dalam pertemuan secara daring oleh para profesor dari 20 universitas pada Jumat malam, menurut kelompok itu. Di Korsel, ada sebanyak 40 universitas kedokteran di seluruh negeri.

Dari 20 universitas, para profesor dari 16 sekolah kedokteran "sangat mendukung" keputusan untuk mengundurkan diri dan empat sekolah lainnya sedang mengumpulkan pendapat mengenai apakah akan bergabung, menurut Bang Jae-seung, ketua komite darurat profesor sekolah kedokteran.

"Keputusan ini tidak berarti kami mengabaikan pasien. Namun jika situasi saat ini terus berlanjut, akan ada kerusakan permanen pada layanan kesehatan masyarakat,” kata Bang dalam konferensi pers, dilansir ANTARA, Sabtu, 16 Maret.

Dia mengatakan profesor kedokteran akan melakukan yang terbaik dalam merawat pasien sampai proses pengunduran diri mereka selesai.

“Kami mengajukan pengunduran diri untuk mencegah bencana medis karena kami pikir kesepakatan hanya dapat dicapai setelah pemerintah mundur dari rencana untuk meningkatkan jumlah pendaftaran sebanyak 2.000 orang,” kata Bang.

Sejak awal pekan ini, para profesor kedokteran mengancam akan mengajukan pengunduran diri secara masal kecuali pemerintah memberikan terobosan dalam aksi mogok berkepanjangan tersebut. Sebelum mengundurkan diri, kelompok itu akan mengadakan pertemuan Jumat depan untuk melihat perkembangan situasi.

25 Maret adalah batas waktu bagi dokter magang untuk menyampaikan pendapatnya mengenai penangguhan izin kerja yang dikirimkan pemerintah sebelumnya kepada sekitar 5.000 dokter junior yang menolak perintah untuk kembali bekerja.

Kalangan medis telah memprotes rencana pemerintah untuk menaikkan kuota pendaftaran sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi mulai tahun depan. Pemerintah mengatakan langkah ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan dokter yang kronis di daerah pedesaan dan bidang medis yang penting namun kurang populer.

Namun para dokter mengklaim kenaikan itu akan menurunkan kualitas pendidikan kedokteran dan layanan lain sehingga menyebabkan biaya medis tinggi bagi pasien.

Mereka menyerukan langkah-langkah untuk terlebih dahulu menangani para spesialis yang dibayar rendah dan meningkatkan perlindungan hukum terhadap tuntutan hukum malpraktik medis yang berlebihan.

Pemogokan yang berlarut-larut ini meningkatkan kekhawatiran pasien bahwa mereka mungkin tidak menerima perawatan medis pada waktu yang tepat.

Rumah sakit umum besar telah mengalami pembatalan dan penundaan dalam operasi dan perawatan medis darurat karena mereka sangat bergantung pada dokter magang.