Ukraina Nilai Pemilu Rusia di Wilayah Pendudukan Ilegal dan Tidak Sah

JAKARTA - Pelaksanaan pemilihan umum Rusia di wilayah Ukraina yang diduduki dinilai tidak sah, saat penduduk setempat 'dipaksa' untuk memberikan suaranya dalam kontestasi tersebut.

Rusia menggelar pemilihan umum pada tanggal 15-17 Maret. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan, Pemilu Rusia di wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki merupakan hal ilegal dan tidak sah, mendesak mitra internasional tidak mengakui hasilnya.

Pihak kementerian mengatakan, kampanye Pemilu di wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson, yang sebagian dikuasai Rusia, serta Krimea, yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014, merupakan demonstrasi lain dari "pengabaian Moskow yang terus berlanjut terhadap norma dan prinsip hukum internasional", dikutip dari Reuters 15 Maret.

"Memaksa jutaan warga Ukraina yang tinggal di wilayah yang diduduki sementara atau yang telah dipindahkan secara paksa ke wilayah Federasi Rusia untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut 'pemilu' juga merupakan tindakan ilegal," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Kementerian juga meminta warga Ukraina yang masih berada di wilayah pendudukan untuk tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara.

Pemilu Rusia di wilayah Ukraina berlangsung dalam kondisi yang sangat menyimpang dan ketat. Banyak warga setempat yang meninggalkan wilayah atau dideportasi oleh Rusia, setelah invasi Putin dua tahun lalu, dengan terdapat laporan mengenai orang-orang yang dipaksa untuk memilih. Tidak ada pemantau Pemilu internasional di Ukraina.

Pemerintah Rusia mendorong warga Ukraina dengan papan reklame dan poster untuk memilih "presiden mereka" dan "mengambil bagian dalam masa depan negara kita."

"Pemilu ini merupakan perpanjangan dari pendudukan militer dan perang itu sendiri, dan bukan merupakan pelaksanaan hak demokrasi," kata Sam Greene, direktur Pusat Analisis Kebijakan Eropa di Washington, dikutip dari AP.

Selain mendirikan tempat pemungutan suara, Rusia juga mengirimkan petugas yang membawa kotak suara ke rumah-rumah penduduk, dengan alasan lebih aman bagi mereka untuk memberikan suara di depan pintu rumah mereka.

Kremlin memandang pemungutan suara di wilayah pendudukan Ukraina sebagai "ujian kesetiaan" bagi warga sipil dan elit lokal, kata Volodymyr Fesenko, kepala Penta, sebuah lembaga pemikir politik.

Tempat pemungutan suara sudah dibuka di Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia yang diduduki Rusia. Di Krimea, yang dianeksasi dari Ukraina oleh Rusia pada tahun 2014, pemungutan suara akan dibuka pada Hari Jumat.

Di wilayah Donetsk, Wali Kota Mariupol di Ukraina, Vadym Boychenko, mengatakan kotanya adalah simbol "mimpi buruk militer" Rusia dan "proses pemilu yang hancur".

Dia mengatakan seorang wanita "ditemani oleh dua pria militer Chechnya dengan senapan mesin" muncul di apartemen tetangganya dengan membawa kotak suara dan menjelaskan bahwa memilih bukanlah pilihan.

Ada banyak laporan mengenai pihak berwenang yang dibentuk oleh Rusia yang memaksa masyarakat untuk memilih, dan mengancam untuk tidak memberikan layanan kesehatan atau tunjangan sosial lainnya bagi mereka yang tidak memilih. Lebih dari dua lusin warga Ukraina yang menolak memilih telah ditangkap, menurut aktivis hak asasi manusia.

Terpisah, dalam pidato video pada Hari Kamis, Putin mendesak masyarakat di wilayah pendudukan Ukraina, dan di Rusia, untuk memilih, mengatakan kepada mereka "setiap suara Anda berharga dan signifikan."