Bagikan:

JAKARTA - Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas menunjuk Dr. Mohammad Mustafa sebagai perdana menteri untuk membentuk pemerintahan baru, menurut kantor berita resmi WAFA pada hari Kamis waktu setempat.

"Saya memilih Anda sebagai Perdana Menteri yang ditunjuk pada pemerintahan berikutnya untuk berkomitmen demi kepentingan tertinggi rakyat Palestina, mempertahankan pencapaian mereka, melindungi pencapaian mereka, mengembangkan dan memajukannya," kata Presiden Abbas dalam sebuah dekrit presiden, seperti yang diposting oleh WAFA, melansir CNN 15 Maret.

Mustafa telah menjadi anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sejak tahun 2022 dan telah menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri ekonomi di pemerintahan sebelumnya, menurut WAFA.

Mustafa sendiri merupakan ekonom lulusan Amerika Serikat yang pernah menjadi penasihat ekonomi bagi Presiden Abbas, dikutip dari Al Jazeera.

Dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan penunjukan tersebut, Presiden Abbas meminta Mustafa untuk menyusun rencana untuk menyatukan kembali pemerintahan di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, memimpin reformasi di pemerintahan, layanan keamanan dan ekonomi serta memerangi korupsi.

Mustafa akan menggantikan mantan Perdana Menteri Mohammed Shttayah, yang mengundurkan diri pada Bulan Februari bersama dengan pemerintahannya.

Shtayyeh membuka pintu bagi pemerintahan persatuan nasional, termasuk Hamas dalam pernyataan pengunduran dirinya pada bulan Februari, tanpa secara eksplisit menyebut nama kelompok militan tersebut.

Diketahui, PA yang diakui secara internasional, yang didominasi oleh partai Fatah, menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat yang diduduki, namun kehilangan kendali atas Gaza ke tangan Hamas pada tahun 2007.

Fatah dan Hamas diperkirakan akan bertemu di Moskow, Rusia minggu ini untuk melakukan pembicaraan.