Adanya Potensi Bencana Hidrometeorologi, Pemprov Jatim Pastikan Kesiapsiagaan Penuh

SURABAYA - Berdasar rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Januari-Maret 2024.

Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memastikan segenap perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi setempat dalam kondisi kesiapsiagaan penuh menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

"Seluruh sistem kesiapsiagaan bencana di Jatim sudah sangat siap guna mengantisipasi potensi bencana tersebut, baik dalam bentuk peralatan maupun personel," katanya di Surabaya, dilansir dari ANTARA, Senin, 11 Maret.

Sementara, merespons prediksi BMKG ini, Pemprov Jatim menurutnya berada dalam kesiapsiagaan penuh.

“Seluruh elemen utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah -BPBD-, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial wajib respon cepat dan melakukan langkah antisipasi di masa-masa seperti ini," katanya.

Pada awal bulan Maret 2024, bencana hidrometeorologi sudah terjadi di beberapa kabupaten/kota wilayah Jatim. Antara lain banjir melanda Kabupaten dan Kota Mojokerto, selain itu juga mengakibatkan tanggul jebol dan memutus jembatan.

Kemudian genangan di Kabupaten dan Kota Probolinggo, Kabupaten Madiun, dan Magetan. Selain itu di Ngawi juga terjadi banjir luapan air sungai usai hujan deras.

 Pj Gubernur Adhy pun memastikan beberapa daerah yang dilanda bencana banjir tersebut telah mendapatkan penanganan.

 "Alhamdulillah, sesuai update dari teman-teman di lapangan, kondisi saat ini semua telah surut total dan tidak ada korban jiwa," katanya.

Langkah-langkah Pemprov Jatim dalam merespons serta memitigasi potensi bencana di antaranya melalui sistem peringatan dini terpadu BPBD yang dikembangkan dan notifikasinya disebarluaskan ke semua moda komunikasi, seperti situs web, media sosial, SMS Blast, dan lain sebagainya.

"Kami juga telah memperkuat tanggul-tanggul yang kritis, meningkatkan kapasitas pompa air dan normalisasi sungai untuk meningkatkan kapasitas daya tampung air sekaligus melancarkan aliran," kata Adhy.

Menurutnya, implementasi berbagai langkah tersebut memerlukan kolaborasi aktif dengan segenap unsur pentahelix, yang meliputi, pemerintah, masyarakat, sektor swasta atau dunia usaha, akademisi, dan kelompok media.