JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung lagi perpanjangan masa jabatan presiden dari dua jadi tiga periode yang pernah diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan ini disampaikannya ketika disinggung soal kabar kepindahan kadernya itu ke Partai Golkar.
Awalnya, Hasto menyebut seseorang bebas bergabung dengan partai yang ada termasuk PDIP. Asalkan sosok itu memiliki kecocokan.
“Ya kami kan (tidak bisa memaksa, red) seseorang. Kalau cocok bisa masuk, kalau tidak cocok karena perpanjangan permintaan jabatan tiga periode nggak dipenuhi, itu stelsel aktif dan itu konstitusi mengatur keanggotaan itu stelsel aktif,” kata Hasto kepada wartawan di kawasan Kampus UI, Depok, Kamis, 7 Maret.
Hasto memastikan partainya tak akan ambil pusing soal kepindahan Jokowi jika benar terjadi. Katanya, partai berlambang banteng itu kini memilih sibuk untuk mengawal suara pemilu.
Lagipula, rakyat disebut Hasto pasti bisa menilai soal konsistensi seseorang dari pilihan politiknya. “mana yang kemudian membesarkan mana yang kemudian memakai cara-cara pragmatis demi kekuasaan,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto justru mengatakan Presiden Jokowi adalah tokoh nasional. Sehingga, ia merupakan milik semua partai di Tanah Air.
"Pak Jokowi kan tokoh nasional, jadi dia milik semua partai," kata Airlangga usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta dilansir ANTARA, Senin, 26 Februari.
Airlangga kembali menjawab hal yang sama saat ditanya ada tidaknya pembicaraan formal soal bergabungnya Jokowi. "Seperti saya katakan, (Jokowi, red) tokoh nasional, ya, dimiliki semua partai," tegas Menko Bidang Perekonomian tersebut.
BACA JUGA:
Sementara itu, Presiden Jokowi tak mau banyak bicara soal kabar dia pindah partai. Padahal, ia pernah kedapatan menggunakan dasi berwarna kuning yang akhirnya menjadi sorotan.
"Saya setiap hari masuk istana," kata Jokowi ketika ditanya soal kabarnya masuk Partai Golkar oleh wartawan usai membuka Rapat Pimpinan TNI/Polri di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari.