JAKARTA - Politikus Golkar Idrus Marham mempertanyakan kapasitas Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla yang akan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Katanya, pertemuan itu tak etis dilakukan tanpa mandat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Diketahui, Jusuf Kalla selama ini tergabung dalam Partai Golkar. Hanya saja, ia memilih mendukung pasangan nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Pilpres 2024.
Sementara partai berlambang beringin itu menjadi pendukung pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional itu saya kira itu sebuah keniscayaan. Kita dorong,” kata Idrus di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Februari.
“Tetapi kemarin ada yang nanya ke saya, ‘bagaimana misal kalau JK ketemu atas nama Golkar?’ saya katakan dalam kapasitas apa JK ketemu dengan atas nama Golkar? Dalam kapasitas apa JK bicara atas nama Golkar,” sambung Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Idrus menyatakan JK tak bisa sembarangan mengklaim dirinya adalah perwakilan Partai Golkar. “Terkecuali ada mandat dari ketua umum. Kalau tidak ada mandat maka sangat tidak etis,” tegasnya.
Idrus yakin JK tahu soal etis atau tidak etis. Sehingga, pertemuan tersebut diyakini tak akan membawa nama partai.
“Tidak mungkin JK melakukan itu. Tetapi saya kalau ditanya begitu (JK bertemu dalam kapasitas sebagai politikus Partai Golkar, red), ya jawabannya begitu. Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis,” ujarnya.
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, kabar Megawati bakal bertemu JK terdengar setelah Ketua Umum Partai NasDem ke Istana Merdeka, Jakarta dan berbicara secara tertutup dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya saja, belum tahu kapan waktu pastinya.
Sementara itu, politikus PDIP Adian Napitupulu mengatakan pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla bakal terjadi. Ia minta semua pihak menunggu waktu pastinya.
“Kita dengar saja, kita ikuti,” kata Adian kepada wartawan di kantor TKRPP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari.
Belum dirinci oleh Adian soal apa yang akan dibahas. “Pasti terjadi lah,” tegasnya.