Kantor Kementerian PUPR di IKN Sedang Digarap, Masuk Tahap Pembersihan Lahan

JAKARTA - Pembangunan Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sedang berjalan. Target penyelesaiannya secara bertahap pada Agustus dan Desember tahun 2024.

"Sudah tahap pembersihan lahan atau clearing and grubbing [Kantor Kementerian PUPR], kontraknya sudah dua bulan lalu," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga di Jakarta, Senin 26 Februari, disitat Antara.

Kantor Kementerian PUPR yang dibangun di IKN terdiri dari dua wing yakni wing 1 dan wing 2, yang berarti terdapat dua paket kontrak di mana untuk paket kontrak wing 2 sebesar Rp1,3 triliun dan paket kontrak wing 1 sebesar Rp640 miliar.

Sebagai informasi, berdasarkan Rencana Induk IKN dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa implementasi pembangunan IKN pada Tahap 1 yakni Rencana Pembangunan IKN tahun 2022-2024 dibagi ke dalam tiga alur kerja besar, yaitu pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.

Alur kerja pengembangan kota terdiri dari kegiatan yang berkaitan dengan rencana tata kota dan relokasi pemerintahan. Pada tahun 2022-2023, akan dilakukan pembangunan tahap awal di sebagian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap 1A Sub-BWP I.

Pada Tahap 1, perumahan untuk ASN, TNI, Polri dan BIN akan dibangun, baik berbentuk rumah tapak maupun unit apartemen, sarana peribadatan, pasar, serta fasilitas akmamin akan disediakan untuk mendukung konstruksi dan tahap awal pemindahan.

Pada awal tahun 2023, awal tahun 2024, hingga tahun 2025 dan selanjutnya, pembangunan fasilitas litbang, perguruan tinggi kelas dunia, lembaga pendidikan sepanjang hayat, pusat inovasi, fasilitas kesehatan, dan rumah sakit internasional akan dimulai.

Relokasi penduduk akan dimulai dengan TNI, Polri, dan BIN di tahun 2023 (relokasi pelopor) dan relokasi representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN akan dilakukan di awal tahun 2024. Tahap 1 tercapai ketika perpindahan ASN dimulai. didominasi oleh pekerja konstruksi dan pertahanan keamanan, terutama pada Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN).