JAKARTA - Wakil Perdana Menteri (PM) Australia Richard Marles menegaskan negaranya tak mendukung kelompok separatis terhadap Pemerintah Indonesia termasuk OPM di Papua.
Dia menekankan Australia mendukung kedaulatan wilayah Indonesia, termasuk Papua yang saat ini menjadi sarang kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“Kami, Australia, sangat mendukung kedaulatan wilayah Indonesia. Titik. Dan, tidak ada dukungan apapun terhadap gerakan separatis. Kami mendukung kedaulatan Indonesia, dan itu termasuk provinsi-provinsi yang masuk dalam wilayah Indonesia. Tidak ada jika, tidak ada tetapi. Saya ingin kita semua jelas terkait itu,” kata Marles menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, dilansir ANTARA, Jumat, 23 Februari.
Marles menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hari ini. Kedatangan Marles ke Kantor Kemhan hari ini merupakan kunjungannya yang kedua dalam waktu kurang dari setahun.
Dalam pertemuan selama kurang lebih dua jam, Marles menegaskan Indonesia dan Australia menghadapi ancaman keamanan yang sama di kawasan, dan pemahaman atas itu pun menjadi dasar dari kebijakan pertahanan masing-masing negara.
Karena itu, Marles menekankan dalam pertemuannya dengan Prabowo dia meyakini dua negara segera meneken perjanjian kerja sama pertahanan baru, yang lebih lengkap.
BACA JUGA:
Dia menyebut pembahasan mengenai peningkatan perjanjian kerja sama pertahanan yang baru itu semakin mendekati tahap akhir. “Kami dalam posisi yang juga berharap perjanjian itu segera ditandatangani beberapa bulan ke depan,” kata Marles saat jumpa pers.
Jika perjanjian kerja sama itu diteken, Marles meyakini kerja sama itu menjadi wujud kemitraan bidang pertahanan paling signifikan sepanjang sejarah hubungan Indonesia dan Australia.
“Itu juga akan menjadi momen paling penting dalam hubungan bilateral ini,” kata Marles.
Dalam jumpa pers yang sama, Menhan Prabowo Subianto memperkirakan perjanjian itu bakal diteken dua negara dalam 2–3 bulan ke depan.
“Kami merencanakan dalam waktu yang tidak lama untuk tanda tangan perjanjian kerja sama pertahanan dengan Australia yang kemungkinan besar. Kami harapkan bisa selesai dan ditandatangani 2–3 bulan lagi,” kata Prabowo.