Bagikan:

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum bersikap soal digulirkannya hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024. Usulan tersebut masih dikaji.

"Tentu kalau ada kecurangan, bukti-bukti, data-data ya kita kumpulkan. Sedang kita kaji," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek kepada wartawan, Kamis, 22 Februari.

Awiek mengamini usulan itu memang berasal dari capres dan cawapres yang didukung partainya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Tapi, ini belum menjadi fokus utama PPP.

Mereka kekinian fokus mengawal rekapitulasi suara sendiri, ujar Awiek. Sebab, partai berlambang ka’bah sangat menargetkan kembali lolos ke parlemen.

Lagipula, parlemen saat ini masih reses. “Jadi kita masih belum fokus ke sana. Fokus kita mengawal rekapiitulasi suara, karena ingin lolos ke parlemen," tegasnya.

Meski begitu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu tak menutup peluang fraksi partainya bakal membahas dan menentukan sikap. Tapi, prosesnya menunggu setelah masa sidang baru dibuka pada 4 Maret.

"Ya kan harus dilihat dulu data-datanya, baru masa sidang kami bersikap," kata Awiek.

 

Diberitakan sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada dua partai pengusungnya yang berada di DPR saat ini yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Lewat cara ini DPR bisa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini, kata Ganjar. Ia juga mendorong kubu capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN melakukan hal serupa.