Protes Penambahan Kuota Mahasiswa Kedokteran, Dokter di Korea Selatan Mogok

JAKARTA - Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo, Minggu, meminta para dokter untuk menahan diri di tengah pemogokan mereka yang meluas untuk memprotes keputusan pemerintah menambah jumlah kursi pendaftaran sekolah kedokteran.

Para dokter telah memperingatkan bahwa mereka akan melakukan pemogokan besar-besaran dan berbagai tindakan lain. 

Langkah itu mereka ambil sebagai penentangan terhadap keputusan pemerintah, yang diumumkan awal bulan ini, untuk menambah 2.000 kuota mahasiswa baru sekolah kedokteran pada tahun depan.

Tambahan jumlah itu menandai peningkatan tajam kuota mahasiswa kedokteran, dari 3.058 kursi yang ada saat ini.

“Jika para dokter benar-benar mengambil tindakan yang mengakibatkan kekosongan layanan kesehatan, kerugiannya akan menimpa masyarakat,” kata Han dalam sebuah pernyataan yang dilansir Antara.

“Kekosongan layanan kesehatan akibat tindakan kolektif tersebut adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi, karena bisa membahayakan nyawa dan kesehatan masyarakat,” ujar Han, menambahkan.

Han menekankan bahwa upaya pemerintah untuk mereformasi sektor medis hanya dapat berhasil jika negara tersebut memiliki lebih banyak dokter.

Pernyataan perdana menteri tersebut muncul setelah dokter magang dari lima rumah sakit umum besar di Seoul mengatakan mereka akan menyerahkan surat pengunduran diri pada Senin (19/2).

Mereka juga memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan pada hari berikutnya.

“Mengingat waktu yang dibutuhkan untuk mendidik dokter spesialis, kita tidak bisa lagi menunda kenaikan ini. Tidak hanya pasien yang menua, tapi juga para dokter,” kata Han. 

Ia juga menekankan bahwa kuota tersebut belum pernah dinaikkan selama 27 tahun terakhir ini.

Han menegaskan kembali bahwa pemerintah akan terus memberikan insentif bagi para dokter, termasuk membangun “jaring pengaman” untuk meringankan pertanggungjawaban pidana mereka jika terjadi malapraktik.

Korea Selatan juga sebelumnya berjanji untuk mengalokasikan 10 triliun won (Rp115 triliun) pada 2028 untuk meningkatkan kompensasi layanan medis di bidang-bidang penting, dan untuk menarik lebih banyak dokter berpraktik di sektor-sektor yang berisiko lebih tinggi.

Dalam pernyataan terpisah, Menteri Kesehatan Korsel Cho Kyoo-hong mengatakan pemerintah terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan para dokter, dan mendesak mereka untuk tidak mengambil tindakan mogok kolektif tersebut.

“Sangat disesalkan bahwa Organisasi Medis Korea mengambil langkah protes,” kata Cho. “Kami mendesak staf medis untuk mendukung pasien, dan pemerintah akan terus membuka pintu untuk dialog,” kata dia, menambahkan.

Sementara itu kata para pejabat, pemerintah telah mengeluarkan perintah kepada rumah sakit untuk menyerahkan catatan pekerjaan harian para dokter, dan berjanji akan mengambil tindakan tegas jika para dokter melakukan mogok kerja.

“(Perintah) dikeluarkan untuk mencegah kejadian di mana dokter, setelah menerima perintah kembali bekerja dari pemerintah, kembali ke rumah sakit, lalu pergi lagi untuk berpartisipasi dalam tindakan kolektif,” kata seorang pejabat  kementerian kesehatan.

Hingga Jumat (16/2), Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa 715 dokter magang dari 23 rumah sakit telah mengajukan surat pengunduran diri, meski sejauh ini belum ada satu pun permintaan yang dikabulkan.