Respons Mahfud MD, KPK Tegaskan Independensi Tak Bisa Diukur dari Hadir atau Tidaknya di Rapat Kabinet

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD salah kaprah jika menilai independensi lembaga itu bakal muncul lagi bila pimpinannya tak diperbolehkan ikut rapat di Istana Negara.

Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan butuh lebih dari itu untuk mengembalikan kondisi lembaganya seperti dahulu. Termasuk, memperbaiki sistem dari dalam agar tidak tunduk pada intervensi pihak tertentu.

“Independen itu bukan hanya soal hadir atau tidak hadir pada undangan rapat kabinet melainkan pada keteguhan KPK untuk tidak mau diintervensi,” kata Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat, 9 Februari.

Meski begitu, Nawawi mengapresiasi langkah yang disebutkan Mahfud sebagai upaya mengembalikan kejayaan komisi antirasuah. Namun, hal yang paling penting adalah pejabat tak mau melakukan intervensi.

“Sebaliknya (perlu, red) kesadaran dan penghargaan bagi pihak manapun untuk tidak mencoba melakukan intervensi,” tegasnya.

“Tapi apa pun itu, setiap niat baik yang dimaksudkan sebagai ikhtiar penguatan lembaga KPK tentu perlu diapresiasi,” sambung Nawawi.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD mengatakan revisi UU KPK bakal dilakukan jika terpilih bersama Ganjar Pranowo sebagai presiden dan wakil presiden. Selain itu, dia akan melarang pimpinan KPK datang ke rapat kabinet untuk menjaga independensi.

“Kalau misalnya Tuhan atas dukungan rakyat, saudara, Pak Ganjar dan saya diberi kepercayaan untuk menjadi presiden dan wakil presiden, Undang-Undang KPK akan kita revisi kembali,” ungkap Mahfud dalam acara ‘Tabrak Prof’ di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Februari.

“Kembali yang awal, bahwa itu lembaga independen tidak boleh dicampuri oleh pemerintah dan tidak boleh ketua KPK itu hadir rapat di dalam rapat kabinet karena itu orang luar, biar dia independen,” sambung mantan Menko Polhukam tersebut.