Ungkap Ada Surat Suara Tak Sampai ke WNI di Malaysia, Bawaslu: Berarti kan Alamatnya Bermasalah

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan ada sejumlah surat suara Pemilu 2024 tidak sampai kepada alamat warga negara Indonesia (WNI) pemilih di Malaysia.

Surat suara yang tidak sampai itulah yang diduga dicoblos oleh pihak yang sampai saat masih diselidiki keberadaannya.

"Surat suara yang kemudian dikirimkan melalui pos, yang tidak tersampaikan pada pemilihnya, itu yang digunakan. Berarti kan alamatnya bermasalah," kata Rahmat usai menghadiri acara yang digelar 'Jakarta Foreign Correspondents Club' di Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu 7 Februari, disitat Antara.

Rahmat pun tidak menjelaskan lebih detail berapa jumlah surat suara yang tidak sampai ke WNI di Malaysia itu.

Saat ini, Bawaslu sedang mengerahkan petugas pengawas di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menyelidiki temuan surat suara tercoblos tersebut. Selain itu, Bawaslu juga telah mengirimkan dua orang ke Kuala Lumpur untuk mempercepat proses penyelidikan.

"Yang jelas, kami juga akan panggil teman-teman panitia pemilihan luar negeri (PPLN)," tuturnya.

Terkait proses penyelidikan lebih lanjut di Kuala lumpur, Rahmat enggan berbicara lebih detail.

Sebelumnya, beredar video yang menunjukkan surat suara pileg dan pilpres Pemilu 2024 telah tercoblos di Malaysia. Untuk surat suara Pilpres 2024, dalam video tersebut tampak dicoblos untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan akan segera mengirimkan tim pencari fakta untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu berupa pencoblosan surat suara secara ilegal di Malaysia.

TKN pun menayangkan video yang menunjukkan dugaan kecurangan tersebut. Dalam video itu, tampak beberapa karung bertuliskan "Pos Malaysia" yang diduga berisi surat suara pemilu anggota legislatif (pileg) dan Pilpres 2024.

Selain itu, tampak pula sejumlah orang mencoblos surat suara Pileg 2024 untuk partai tertentu. Dugaan kecurangan tersebut segera dilaporkan oleh TKN ke Bawaslu.