Anggaran Rp54 Miliar Penanganan Corona DKI yang Dianggap Kurang

JAKARTA - Pemprov DKI menggelontorkan Rp54 miliar untuk penanganan dan pencegahan penularan virus corona atau COVID-19 yang ditangani oleh Tim Tanggap COVID-19. Uang tersebut bakal digunakan untuk kelengkapan alat pelindung diri (APD) tenaga medis dan disinfektan. 

Anggaran ini berasal dari biaya tak terduga (BTT) APBD DKI tahun 2020 yang bisa digunakan saat kebutuhan mendesak, seperti penanganan kesehatan dan penanggulangan bencana. 

Ketua Komisi C DPRD DKI yang membidangi keuangan, Habib Muhamad bin Salim Alatas, menganggap nominal tersebut bukanlah angka yang besar bagi penanganan virus yang berasal dari negeri China tersebut. Bahkan, Habib menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambah lagi besaran anggaran yang dikeluarkan. 

"Anggaran Rp54 miliar dari BTT itu baiknya ditambah lagi. Selain pasien yang dalam perawatan suspect corona, warga DKI lainnya membutuhkan tindakan preventif dan antisipatif dari Pemprov DKI," tutur Habib saat dihubungi VOI, Rabu, 11 Maret. 

Sementara, Anggota Komisi C DPRD DKI S Andyka sepakat dengan pernyataan Habib. Andyka mengatakan, meskipun ada penyakit yang dampaknya lebih parah seperti DBD, hepatitis, dan tuberkulosis, namun virus corona lebih cepat menular sehingga butuh anggaran yang besar. Terlebih, ruang-ruang interaktif masyarakat di Jakarta yang sifatnya terbuka.

Oleh karenanya, selain penanganan orang dalam pemantauan (ODP) corona dan pasien dalam pengawasan (PDP) atau suspect corona, Pemprov DKI mesti menuangkan anggaran tambahan untuk tindakan preventif atau pencegahan. 

"Contohnya, pengadaan cairan antiseptik, sabun, dan sebagainya di sekolah yang jumlahnya ribuan ini, agar siswanya bisa menjaga kebersihan. Kemudian, penambahan stok masker dan hand sanitizer dengan harga murah perlu dilakukan oleh PD Pasar Jaya," ungkap Andyka. 

Meskipun pemerintah sudah mengimbau bahwa masker digunakan untuk orang sakit, kata dia, masyarakat juga memerlukan tindakan preventif, seperti menyetok masker sebagai upaya antisipasi ketika nantinya mengalami gejala penyakit.

"Jadi, anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar. Saya rasa Rp54 miliar masih kurang karena perlu upaya preventif juga," ucapnya. 

Pemprov DKI membuka posko tanggap virus corona secara terpisah dari pemerintah pusat. Tim Tanggap COVID-19 DKI ini menangani ODP dan PDP terkait corona lewat posko pengaduan via WhatsApp, serta nomor telepon 112 dan 119. 

Pemprov DKI mengeluarkan anggaran Rp54 untuk menunjang pelaksanaan tugas kesehatan di dua RSUD yang dijadikan rumah sakit rujukan ODP dan PDP, yakni RSUD Pasar Minggu dan Cengkareng. 

Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti menjelaskan, anggaran Rp54 miliar itu nantinya digunakan untuk membeli penambahan beberapa alat kesehatan dalam menangani kasus virus korona. 

"Rumah Sakit yang sudah memang dilakukan perawatan dengan mempertimbangkan prinsip pencegahan pengalihan (penularan) infeksi, sehingga perlu alat pelindung yang khusus," ucap Widyastuti. 

Selain itu, biaya tak terduga DKI juga akan dipakai membeli cairan disinfektan. Cairan ini digunakan sebagai alat pembersih ruangan rumah sakit maupun ambulans dalam perawatan pasien terkait corona. 

"Kita tahu bahwa sesuatu atau area tertentu yang sudah dilakukan perawatan perlu dilakukan disinfeksi. Sehingga perlu diperkuat sarana alat yang bisa untuk melakukan disinfeksi atau dekontaminasi," ungkapnya.