TKN Prabowo-Gibran Minta KPU dan Bawaslu Tindak Temuan Kecurangan Terstruktur di Jateng dan Jatim

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak temuan bukti kecurangan yang mengandung terpenuhinya unsur Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) di dua provinsi, yaitu Jawa Timur.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman mengaku mendapatkan informasi bahwa pada minggu ketiga Januari 2024 ada petinggi parpol yang mengumpulkan penyelenggara Pemilu di sebuah hotel di Jawa Tengah. Disebutkan bahwa pasangan Parpol tersebut tertinggal dari Prabowo dan Gibran.

“Seterusnya ada narasi mereka akan melakukan kecurangan dengan cara merusak surat suara pemilih Prabowo Gibran, DPR RI Nasdem, Gerindra, dan PKS. Cara merusak surat suara tersebut adalah dengan menggunakan paku yang di pasang di meja KPPS," ujar Habiburokhman saat Konferensi Pers di Media Center Prabowo Gibran di Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Minggu, 28 Januari.

Selain itu, lanjutnya, TKN juga menemukan bukti indikasi kecurangan penyelenggara Pemilu dalam acara konsolidasi dan Training of Trainers (TOT) petugas PPK dan PPS se Kabupaten Jember di Hotel Cempaka Jemberpada tanggal 22 Januari 2024 lalu.

“Pada acara tersebut ada sejumlah penyelenggara pemilu yang menunjukkan gestur dan simbol dukungan terhadap capres tertentu. Kami mendapatkan foto dan video terkait kasus tersebut," jelas Habiburokhman.

Terkait dua pelanggaran tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut akan segera berkoordinasi secara formal dengan melaporkan kepada Bawaslu.

“Untuk di Jawa Timur per hari ini sudah dilaporkan ke Bawaslu, sementara yang Jawa Tengah kita sedang proses, mungkin satu dua hari ini akan kita lengkapi dan melaporkan," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Komandan Tim Hukum TKN, Fritz Edward Siregar menilai dua kejadian ini mengindikasikan terpenuhinya unsur kecurangan Terstruktur Sistematis, dan Masif (TSM).

“Harus diingat bagi para penyelenggara Pemilu yang terindikasi curang ini ada pidana penjaranya. Pasal 286 ayat 3 UU Pemilu tindakan perusakan kertas suara yang dilakukan secara masif melalui penyelenggara Pemilu merupakan salah satu unsur terpenuhinya makna TSM," ungkap mantan anggota Bawaslu RI itu.

Fritz pun meminta KPU dan Bawaslu Jawa Timur untuk segera menindaklanjuti hal tersebut. Baik etik maupun pidana.

“Ada dua penanganan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu dan KPU. Secara etika dapat langsung mengganti, dan secara pidana Bawaslu Jawa Timur dapat segera melaksanakan pengusutan pidana," terangnya.