JAKARTA - Insiden tertembaknya seorang anggota TNI, Serka Anumerta La Ongge oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) menambah rentetan kasus yang seolah tak ada hentinya. Berbagai faktor pun disebut sebagai penyebab atau alasan kisruh yang terjadi di tanah Papua.
Sehingga, muncul respon negatif yang ditujukan ke pemerintah karena dianggap tak bisa menyelesaikan kisruh yang sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki, kisruh di tanah Papua kebanyakan disebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Namun, dalam upaya penyelesaian, pemerintah seolah hanya mengeluarkan wacana-wacana tanpa ada langkah konkrit yang dilakukan. Sehingga, kelompok-kelompok masyarakat Papua melakukan perlawanan.
"Karena orang Papua melihat tidak ada kehendak dari Jakarta (Pemerintah) untuk menghentikan kekerasan yang terjadi," ucap Asfinawati kepada VOI, Selasa, 10 Maret.
Sehingga, ada dua cara yang dianjurkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan kisruh tersebut. Pertama, melakukan pendekatan pada sisi kemanusiaan dengan berdiskusi terkait pembagian hasil alam.
BACA JUGA:
Selain itu, juga lebih menghargai kebudayaan masyarakat Papua yang masih menjadi pedoman kuat mereka. Kemudian, yang kedua, tidak menggunakan pendekatan militer dengan menarik personel TNI yang berada di Papua.
Sehingga, dengan penarikan tersebut, maka, masyarakat Papua akan menilai jika pemerintah sudah memberikan keadilan bagi mereka.
"Jadi yang harus dilakukan pemerintah memberikan keadilan dan perdamaian. Jangan ada penurunan pasukan dari TNI dan tarik TNI yang ada di sana," kata Asfinawati.
Pernyataan berbeda justru diucapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menurutnya, dengan adanya insiden tersebut, TNI dan Polri harus meningkatkan atau memperkuat pengamanan di tanah Papua.
"Saya tentu meminta kepada Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI bila perlu satgas yang ada tambah, perkuat lagi. Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi dengan senjata," ucap Tito
Selain itu, pengendalian situasi pun bisa menggunakan cara soft approach dengan merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang disegani di Papua untuk berdialog kepada KKB agar tidak melakukan aksi kekerasan.
Namun, jika metode itu tak ampuh, maka, cara terakhir yang harus dilakukan, yaitu memberikam tindakan tegas untuk menghentikan kisruh yang masih saja terjadi.
"Soft approach dilaksanakan, tapi seandainya soft approach tidak bisa dilaksanakan dan mereka melanggar hukum apalagi ada yang meninggal segala macam, kita harus bertindak tegas. Tegas. Kita harus tegakkan hukum. Siapapun dia, tegas," ungkap Tito.
Terkait
