Balas Jokowi Soal Rahasia Data Alutsista, Anies: Tinggal Dijelaskan Saja Apa yang Bisa

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa data pertahanan seperti alutsista tidak semua bisa dipublikasikan.

Pernyataan Jokowi tersebut menyentil Anies yang meminta capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membuka alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dalam debat ketiga capres 2024.

Menurut Anies, jika tak semua data pertahanan bisa dibuka, Prabowo cukup menjelaskan hal-hal yang masih bisa diumumkan ke masyarakat.

"Ya tinggal dijelaskan saja, jelaskan apa yang bisa dibuka, jelaskan apa yang tidak bisa dibuka. Sederhana. Simpel," kata Anies di Gorontalo, Senin, 8 Januari malam.

Anies menilai, anggaran Kemenhan yang bisa dibuka contohnya seperti pengadaan rumah dinas untuk prajurit TNI yang saat ini masih kurang, lalu pembelian alutsisa bekas.

"Ketika bicara pembelian alutsista bekas, bahkan pembahasannya pun membicarakan harga yang kemahalan, dan ada catatan dari Kemenkeu, kan tidak dibicarakan tentang spesifikasi alatnya," tegas Anies.

"Misalnya mau beli miras, kan tidak diceritakan isi miras itu apa. Kemudian di dalam miras itu ada komponen-komponen itu apa, itu rahasia. Tapi satuan miras kita boleh tahu, dong. Saya rasa di situ diumumkan," lanjutnya.

Sebelumnnya, Presiden Joko Widodo menekankan data pertahanan, termasuk alat utama sistem senjata (alutsista), tidak dapat dibuka seluruhnya seperti toko kelontong karena menyangkut strategi besar negara.

"Enggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, enggak bisa, enggak bisa, ya," kata Joko Widodo di sela kunjungan kerja di Serang, Banten, Senin, 8 Januari.

Jokowi menjelaskan, banyak hal yang berkaitan dengan pertahanan memang harus dirahasiakan karena menyangkut keamanan.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara," terangnya.