MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan semua pemangku kebijakan terkait terutama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam penanganan pengungsi Rohingya yang ada di wilayahnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung mengatakan Pemprov Sumut mengadakan rapat koordinasi tentang penanganan pengungsi Rohingya dengan menghimpun informasi keberadaan pengungsi di Desa Kwala Besar, Pantai Camar Karang Gading, Deli Serdang.
"Kita telah menghimpun informasi dari semua instansi dan lembaga swadaya masyarakat, serta badan yang ditunjuk PBB seperti UNHCR. Pengungsi Rohingya ini sudah kurang lebih lima hari di sini, untuk penanganan kedaruratan sudah ada bantuan makanan dan lain-lain," ujar Basarin Yunus Tanjung dilansir ANTARA, Jumat, 5 Januari.
Ia mengatakan rapat koordinasi tersebut juga membahas pengamanan lokasi area pengungsi untuk mengantisipasi benturan antara masyarakat lokal dan pengungsi tersebut.
"Aparat keamanan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan lainnya, bersama-sama menjaga keamanan di area pengungsi tersebut," kata dia.
Menurutnya, informasi perkembangan yang ada lokasi area pengungsian menjadi pertimbangan untuk dilakukan penanganan selanjutnya.
“Isu-isu pro dan kontra sudah masuk, sejak awal kita sudah mengantisipasi gesekan antara masyarakat lokal dengan pengungsi. Sudah ada pengamanan dari TNI, Pemerintah Kabupaten, nantinya informasi yang berkembang di sana jadi pertimbangan untuk kita tangani selanjutnya," sebutnya.
BACA JUGA:
Protection Associate UNHCR Oktina Hafanti mengatakan pihaknya akan terus mendukung apa yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pengungsi Rohingya di Sumut.
"Dalam penanganan pengungsi, tentu saja kita tidak bisa sendiri, mesti didukung Pemerintah Indonesia," ujar Oktina.
Berdasarkan data UNHCR, jumlah pengungsi Rohingya yang mendarat di Kabupaten Deli Serdang berjumlah sebanyak 157 yang terdiri dari orang dewasa, anak-anak, bayi dan balita