Bukan Putusan, TKN Tegaskan Surat Bawaslu Jakpus soal Gibran Hanya Rekomendasi

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyebut, surat yang diterbitkan Bawaslu Jakarta Pusat terkait pemanggilan cawapres Gibran Rakabuming Raka bukan putusan, melainkan hanya rekomendasi.

Gibran sebelumnya memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat terkait masalah bagi-bagi susu di area CFD yang diduga melanggar Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016.

"Perlu kami sampaikan bahwa surat ini bukanlah putusan. Tidak ada produk putusan Bawaslu Jakarta Pusat hari ini yang dilaunching. Ini hanya rekomendasi Bawaslu Jakarta Pusat terkait kegiatan Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 3 Desember 2023, yang diduga, diduga, merupakan pelanggaran peraturan lain yang bukan pelanggaran UU Pemilu," ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 4 November.

Habiburokhman mengatakan, dalam dokumen tersebut tidak ada pernyataan bahwa Gibran melakukan pelanggaran. Menurutnya, Bawaslu Jakarta Pusat juga tidak berwenang memutuskan Gibran melanggar Pergub.

"Dalam surat ini tidak ada juga dinyatakan Gibran Rakabuming Raka bersalah, melakukan pelanggaran. Tidak ada. Kedua, Bawaslu Kota Jakpus, tidak memutuskan, dan juga tidak bisa memutuskan, memiliki wewenang untuk memutuskan bahwa Gibran Rakabuming Raka melanggar pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016. Karena memang bukan kewenangan lembaga tersebut," kata Habiburokhman.

Politikus Gerindra ini menegaskan, kegiatan Gibran saat CFD atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) pada 3 Desember 2023, tidak melanggar aturan. Sebab, menurutnya, kegiatan tersebut bukan kegiatan partai politik.

"Secara faktual, kegiatan Gibran Rakabuming Raka di HBKB 3 Desember 2023 bukanlah kegiatan partai politik. Dan dengan demikian tidak melanggar ketentuan pasal 7 Pergub Nomor 12 Tahun 2016," jelas Habiburokhman.