Kritisi Pembelian Alutsista Pakai Utang, Ketua Komisi I DPR Heran Muhaimin Iskandar Jadi Inkonsisten Sejak Pilpres

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyoroti kritikan Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal pembelian alat perang atau alutsista dengan utang. Meutya Heran, Cak Imin menjadi tidak konsisten sejak mengikuti Pilpres 2024. Sebab dia yakin, Cak Imin paham dengan anggaran pertahanan.

"Saya yakin Cak Imin paham. Cak Imin menjabat ketum partai saja hampir 10 tahun. Beliau juga anggota DPR sejak tahun 1999, pernah pimpinan DPR, pernah menteri pula," ujar Meutya Hafid kepada wartawan, Rabu, 3 Januari.

Apalagi, lanjutnya, Cak Imin saat ini merupakan Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kokesra) yang juga duduk di Komisi I DPR RI.

"Jadi saya yakin beliau paham, apalagi Cak Imin juga adalah anggota Komisi I yang membidangi luar negeri-geopolitik dan pertahanan termasuk ikut memberi persetujuan terhadap postur anggaran pertahanan," imbuhnya.

Oleh karena itu, politikus Golkar itu menilai, kritik yang dilontarkan Muhaimin Iskandar terkait pembelian alutsista memang menyasar Prabowo Subianto. Di mana Prabowo kini menjabat Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2.

"Saya menilai pernyataan beliau bukan karena tidak paham namun memiliki intensi lain terhadap Menhan yang saat ini menjadi calon presiden. Cak Imin tahu persis kita membutuhkan alutsista," kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran itu.

Meutya juga menganggap, kritikan itu sebagai bentuk inkonsisten Cak Imin sejak mengikuti Pilpres 2024. Sebab, menurutnya, Cak Imin paham soal isu pertahanan.

"Mungkin ini salah satu bentuk inkonsistensi Cak Imin sejak pilpres, setelah inkonsistensi terhadap IKN. Mungkin ini adalah jalan politik yang harus ditempuh Cak Imin setelah mengusung perubahan di Pilpres 2024. Masyarakat bisa menilai sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengaku heran dengan sikap pemerintah yang berutang ratusan triliun rupiah hanya untuk membeli alat perang.

Padahal, menurut Cak Imin, saat ini Indonesia tidak sedang menghadapi kondisi perang. Hal ini diungkapkan Cak Imin saat berkampanye di Kabupaten Bandung.

"Kita enggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian," kata Cak Imin, Rabu, 3 Januari.

Ketua Umum PKB tersebut berpandangan, di Indonesia, kebutuhan pengadaan alutsista tidak lebih penting dari urusan pangan.

Dia mencontohkan, sejak dulu para petani di Indonesia kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Belum lagi keberadaan mafia pangan masih menguasai sektor tata niaga.

Masalah-masalah tersebut ini mengakibatkan pemerintah masih bergantung pada impor pangan dalam jumlah besar dan mengesampingkan kesejahteraan para petani.

"Masalahnya adalah pembiaran. Pembiaran tidak ada solusi, padahal negara ini kuat negara ini punya kemampuan negara ini punya uang. Punya uang," ungkap Cak Imin.

Semestinya, pemerintah sambung Cak Imin harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk kebutuhan pangan dibanding alat perang.

"Artinya apa? Kita tolak perang yang penting rakyat makan. Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyatanya tak dibutuhkan? Nyatanya kita butuh pangan," tegas Muhaimin Iskandar.