JAKARTA - Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko memastikan pemerintah tetap akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos) beras seberat 10 kilogram yang telah disalurkan sejak April 2023.
Moeldoko bilang bansos program jaminan sosial sudah lama digagas pemerintah dan manfaatnya telah dirasakan jutaan masyarakat Indonesia terutama yang kurang mampu.
“Masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah yang 10 kilogram. Jadi nggak ada, nggak ada tendensi apapun, ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah,” kata Moeldoko kepada awak media di gedung Bina Graha Jakarta dalam keterangan tertulis, Rabu 3 Januari.
Moeldoko mengatakan program bansos, terutama bansos beras tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024. Sebab, bansos akan terus diberikan hingga Maret 2024.
“Program untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh sebelum mas Gibran (Gibran Rakabuming Raka) menjadi calon wakil presiden (cawapres). Presiden melihat bahwa harga beras ini dalam kondisi tinggi, stabil tinggi, namun begitu ada bantuan untuk masyarakat miskin,” ujar Moeldoko.
BACA JUGA:
Dia juga menepis anggapan pemberian bansos tidak lagi mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).
Ia menyampaikan dalam penyaluran bansos, pemerintah mensinergikan tiga basis data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kemenkeu, dan data dari Kemenko PMK.
“Semua itu bagian dari penyempuranaan data agar tepat sasaran, nggak ada tujuan lain,” tandasnya.