Sri Mulyani: Pembangunan Jembatan Youtefa di Papua Sebesar Rp1,3 Triliun Gunakan Instrumen Syariah
Jembatan Youtefa, Papua (Foto: Istimewa)

Bagikan:

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menginformasikan bahwa pembangunan jembatan Youtefa di Papua telah merampungkan  masa pengerjaan. Menkeu juga menyebut infrastruktur sepanjang 1,3 kilometer tersebut menelan anggaran tidak kurang dari Rp1,8 triliun.

“Pembangunan jembatan Youtefa ini menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang lebih dikenal dengan Sukuk Negara sebesar Rp1,3 triliun,” ujarnya melalui Instagram pribadinya @sminrawati dilihat VOI, Minggu, 21 Februari.

Adapun, selisih Rp500 miliar dari bujet yang dibutuhkan dipenuhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura. Sehingga, 72 persen pendirian jembatan tersebut disokong oleh instrumen surat utang negara berjenis syariah yang dananya dihimpun dari masyarakat di seluruh Indonesia.

Untuk diketahui, SBSN merupakan salah satu alat pembiayaan pemerintah untuk mendukung APBN. Terdapat sejumlah instrumen yang serupa dengan sukuk namun berkarakteristik konvensional, seperti Surat Utang Negara (SUN), dan Obligasi Negara Ritel atau Obligasi Ritel Indonesia (ORI).

“Ini merupakan salah satu kontribusi APBN untuk pemerataan Indonesia,” tuturnya.

Sebagai informasi, jembatan Youtefa adalah salah satu objek strategis terbaru di Tanah Papua. Jembatan ini memiliki panjang 1,3 kilometer yang menghubungkan distrik Holtekamp dengan Hamadi.

Sebelum ada fasilitas ini, perjalanan dari Jayapura ke perbatasan Skow (perbatasan Papua Nugini) harus ditempuh dengan waktu 2,5 jam. Namun kini, waktu perjalanan dapat dipersingkat menjadi hanya 1 jam.

“Kami akan terus memastikan bahwa APBN dikelola dengan efektif dan sangat hati-hati untuk kemakmuran  Indonesia,” tegasnya.

“Selamat beraktivitas, tetap waspada dan selalu terapkan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas”,” tutup Sri Mulyani.