Bank Indonesia Paling Bernafsu Dorong Kebijakan DP 0 Persen Mobil dan Motor Baru, Mengapa Demikian?
Ilustrasi mobil baru. (Foto: Istimewa)

Bagikan:

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) baru saja merampungkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang diselenggarakan selama dua hari yakni, 17-18 Februari. Salah satu keputusan penting yang paling ditunggu adalah terkait dengan rencana pemerintah untuk memberlakukan insentif penjualan barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM-DTP), khususnya untuk kendaraan bermotor.

Kebijakan pungutan pajak itu lalu ditransmisikan dalam bentuk peniadaan down payment (DP) bagi konsumen yang ingin memiliki kendaraan melalui mekanisme kredit. Artinya, masyarakat yang ingin kredit mobil atau motor bisa mendapatkan kendaraan impiannya tanpa harus memberikan DP sama sekali alias DP 0 persen.

Walaupun belum ada ketetapan pasti yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai DP 0 persen, namun setidaknya arah kebijakan sudah bisa tergambar.

VOI mencatat, Bank Indonesia menjadi entitas pertama yang secara tegas mendukung kebijakan peniadaan down payment untuk masyarakat yang ingin memiliki kendaraan. Gubernur BI Perry Warjiyo bahkan telah setuju jika uang muka paling sedikit 0 persen diberlakukan untuk semua jenis kendaraan.

“Melonggarkan ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0 persen untuk semua jenis kendaran bermotor baru, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021,” ujarnya dalam press conference virtual, Kamis 18 Februari.

Pada lampiran materi, Bank Indonesia mengemukakan lima tujuan dan latar belakang atas sikap tersebut. Pertama, perkembangan  terkini baik global maupun domestik, Bank Indonesia melanjutkan bauran kebijakan akomodatif sejalan dengan upaya untuk terus mendorong pemulihan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dua, perlunya dorongan pemulihan, khususnya di sektor otomotif, serta memperhatikan bahwa sektor tersebut memiliki backward dan forward linkage yang tinggi terhadap perekonomian.

Tiga, Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bauran kebijakan dengan stimulus fiskal yang diberikan pemerintah, antara lain insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

Empat, pelonggaran tersebut juga mempertimbangkan risiko kredit/pembiayaan yang masih cukup terkendali di sektor otomotif.

Serta yang kelima adalah pelonggaran uang muka KKB wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Dalam analisa redaksi, ‘obral’ yang dilakukan otoritas moneter diyakini berkaitan dengan realisasi kredit nasional yang masih lesu dalam dua bulan terakhir. Padahal, kredit dipercaya sebagai salah satu motor dalam menggerakan ekonomi.

Untuk diketahui, Bank Indonesia sebelumnya menjadi lembaga yang paling agresif dalam menetapkan target pertumbuhan kredit.

Pada awal tahun, Perry Cs sepakat fungsi intermediasi 2021 bisa menyentuh angka 7 persen hingga 9 persen year-on-year (y-o-y). Bandingkan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memperkirakan antara 7,5 persen plus minus 1 persen, dan kalangan pelaku industri perbankan yang sebesar 7,13 persen.

Namun dalam RDG pekan ini, otoritas moneter memilih bersikap konservatif dengan memangkas proyeksi menjadi 5 persen sampai dengan 7 persen.

“(Penurunan target kredit) tercermin dari kontraksi kredit pada Januari 2021 sebesar 1,92 persen y-o-y dibandingkan dengan kontraksi 2,41 persen y-o-y pada Desember 2020,” kata Gubernur BI.

Nampaknya, BI merupakan instansi pertama yang menyadari bahwa fungsi intermediasi berpotensi landai pada sepanjang tahun ini, atau bahkan tertekan, jika tidak dibarengi dengan inisiatif kebijakan yang agresif.

Selain skenario kredit, bank sentral juga melaporkan bahwa telah memapas perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional dari sebelumnya 4,8 persen hingga 5,8 persen menjadi 4,3 persen sampai dengan 5,3 persen berdasarkan asumsi masih lemahnya permintaan domestik.

Terpisah, OJK sendiri masih belum berani berbicara banyak terkait dengan insentif PPnBM-DTP. Melalui, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana, otoritas hanya memberikan keterangan akan mengakomodir inisiatif pemerintah atas kebijakan perpajakan tersebut.

“Nanti akan kami support dan sesuaikan dengan menurunkan ATMR (aktiva tertimbang menurut risiko kredit) kendaraan bermotor dengan kualifikasi,” katanya.

Meski tidak merinci kapan aturan tersebut akan dirilis OJK, tapi sudah bisa dipastikan regulasi yang dimaksud rampung bulan ini mengingat pelaksanaan PPnBM-DTP kendaraan bermotor akan mulai diberlakukan pada 1 Maret mendatang.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, kebijakan insentif perpajakan kendaraan bermotor disebut bakal menyasar segmen ≤ 1.500 cc kategori sedan dan 4x2. Segmen tersebut dipilih karena merupakan kategori yang diminati kelompok masyarakat kelas menengah dan memiliki local purchase di atas 70 persen.

Diskon pajak dilakukan secara bertahap sampai dengan Desember 2021, dengan ketentuan 100 persen dari tarif normal akan diberikan pada tiga bulan pertama. Lalu, 50 persen dari tarif normal pada tiga bulan berikutnya, dan 25 persen dari tarif normal pada tahap ketiga untuk empat bulan.