DPR Imbau Netralitas TNI Jangan Ditarik-tarik ke Persaingan Pilpres

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengimbau elite politik tidak mengaitkan kasus penganiayaan 7 relawan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan netralitas TNI. Menurut pimpinan komisi bidang pertahanan itu, TNI tidak perlu ditarik-tarik ke dalam konteks persaingan Pilpres.

Hal itu dikatakan Meutya menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menduga ada simpatisan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto sebagai pelaku. Sebab, Hasto menilai ada kerancuan dalam kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

“Sangat disayangkan jika kemudian kasus di Boyolali lebih kental unsur politiknya ketimbang hukumnya. Seharusnya kita percayakan ini pada proses hukum yang ada. TNI adalah lembaga yang netral, tidak perlu menarik-narik TNI ke dalam persaingan politik," ujar Meutya kepada wartawan, Selasa, 2 Januari.

Politikus Golkar itu meminta agar masalah tersebut tidak dikaitkn dengan isu netralitas TNI. "Jangan semua-semua ditarik ke dalam isu netralitas TNI,” tambah Meutya.

Menurutnya, apabila terjadi pelanggaran dan kekerasan di lapangan maka seharusnya ditindak tegas dengan hukum yang berlaku. Tak terkecuali, jika dilakukan oleh oknum TNI ataupun simpatisan partai politik.

“Jika ada oknum yang melanggar, silakan diproses dengan tegas, baik dari pihak TNI maupun dari pihak pengendara jika terbukti melanggar peraturan. Ini harus ditindak dengan hukum yang berlaku, sehingga terang benderang. Jadi tidak perlu ditarik ke ranah politik yang rentan kepentingan," tegas Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran itu.

Meutya lantas mengajak seluruh pihak untuk tidak menaruh curiga terhadap TNI. Terlebih kata dia, TNI merupakan lembaga pemegang rekor tingkat kepercayaan publik tertinggi dibanding lembaga negara lainnya, menurut berbagai lembaga survei.

Misalnya, pada survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada rentang 13-18 Desember 2023. Survei tersebut menempatkan TNI di tingkat teratas dengan presentase kepercayaan publik mencapai 91,2 persen.

“TNI adalah kebanggan masyarakat kita, dari berbagai survei terbukti bisa dipercaya oleh publik. Mari kita pisahkan antara kepentingan politik dan proses hukum, antara oknum dan institusi. Sayang sekali jika TNI sampai dibawa-bawa ke dalam isu politik praktis," pungkas Meutya Hafid.

Sebelumnya, isu netralitas TNI muncul lantaran protes yang dilakukan oleh Sekjen PDI PDIP Hasto Kristiyanto yang mengkaitkan kekerasan oknum TNI dengan posisi Capres Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Bahkan Hasto menyebut adanya elemen TNI yang menjadi simpatisan Prabowo.

"Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Para oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan Pak Prabowo karena sama-sama berlatar belakang militer," kata Hasto dalam keterangannya, Senin, 1 Januari.